BRIEF.ID – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) meluncurkan Indonesia Digital Islamic Economy Report 2023/2024 untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dan transformasi digital.
Peluncuran laporan tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, disela-sela Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference (SAC) 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (7/10/2024).
“Indonesia Digital Islamic Economy Report 2023/2024 selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip “no one left behind” yang diusung pemerintah,” kata Ma’ruf Amin.
Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan peluncuran Indonesia Digital Islamic Economy Report 2023/2024 dilakukan setelah pihaknya menuntaskan transformasi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah yang rancangan Perpresnya (Peraturan Presiden) sudah diselesaikan bersama K/L (Kementerian/Lembaga) terkait.
“Kami juga menyusun Indonesia Digital Islamic Economic Report and Dashboard untuk 2023-2024, bekerja sama dengan Dinar Standard dan Indonesia Halal Lifestyle Center yang memonitor perkembangan ekonomi islam digital di Indonesia,” ujar Suharso.
Dia menyampaikan, ekonomi digital Islam Indonesia yang dinamis didorong oleh ekosistem yang berkembang. Dengan nilai 40,57 miliar dolar Amerika Serikat (AS), ekonomi di sektor tersebut diperkirakan bakal melonjak menjadi 76,09 miliar dolar AS pada tahun 2029.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kesadaran halal melalui media digital, adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, dan kontribusi yang berdampak dari perusahaan unicorn seperti Tokopedia, Blibli, dan Traveloka.
“Peningkatan konsumen digital baru juga muncul di kota-kota kelas bawah, yang menandakan jangkauan dan dampak meluas dari ekonomi digital Islam Indonesia,” ungkap Suharso.
Menurut dia, penyusunan laporan ini ditujukan untuk menyoroti peluang dalam ekonomi digital Islam Indonesia dan membuat peta jalan bagi Indonesia dalam membangun kesadaran dengan para pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, investor, industri) guna mewujudkan potensi penuh dari sektor tersebut.
Dalam report tersebut, ekonomi digital didefinisikan sebagai layanan berbasis digital consumer-facing yang didukung oleh katalis ekosistem, dan menjadi mainstreaming di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Dengan demikian, tidak hanya labelisasi halal yang diterapkan, tetapi akan diperluas. Misalnya di negara-negara maju, untuk pelabuhan saja terkait dengan (industri) halal, yang aturannya diberlakukan sedemikian rupa dan menggunakan fasilitas yang lumayan besar dan secara ekonomis juga mendorong pertumbuhan ekonomi di negara itu.
Hal semacam ini kemudian mendorong kita. Kenapa kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh mereka? Itu yang kita ingin gerakkan,” ucap Kepala Bappenas.
Untuk mengetahui dashboard dari Indonesia Digital Islamic Economy Report 2023/2024 dapat mengakses link berikut ini: https://idie.bappenas.go.id.
No Comments