BRIEF.ID – Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memastikan jika dirinya terpilih sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia akan memperbaiki mekanisme pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos) agar penyalurannya tepat sasaran.
“Ya, bansos itu kan untuk rakyat. Sudah dianggarkan, jadi bukan punya presiden,” tegas Ganjar, kepada wartawan saat mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Rengasdengklok, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengasdengklok Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).
Penyaluran Bansos , lanjut Ganjar, adalah upaya pemerintah untuk membantu rakyat, bukan milik presiden.
“Saya bersama Prof Mahfud mempunyai program “Satu Data Indonesia” yang nantinya setiap warga memiliki KTP Sakti, yang dapat digunakan untuk pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah. Data-data warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP,” kata dia.
Selain berfungsi sebagai database, KTP Sakti akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.
Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka berharap penyaluran bansos harus tepat sasaran dan bila terpilih nanti, Ganjar tidak mengakui bansos sebagai milik presiden.
“Janji ya, kalau jadi presiden jangan diakui punya presiden loh Mas, bansosnya. Bansos bukan punya presiden, janji loh Mas,” kata Rieke pada pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Bekasi, Kamis (14/12/2023).
