BRIEF.ID – Ketua Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) yang juga Tenaga Ahli Utama Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Filda Citra Yusgiantoro mengatakan, diperlukan langkah bersama untuk mengatasi ancaman keamanan non tradisional di Asia Tenggara.
Ancaman non tradisional itu bersifat lintas batas (transnasional), kompleks, saling terkait satu sama lain, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara.
“Tantangan keamanan tidak bersifat militer langsung, tetapi berdampak signifikan pada stabilitas negara, masyarakat, dan kawasan,” kata Filda pada penutupan PYC Executive Training Program 2026 di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rumpin Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026).
Program yang berlangsung pada 13-24 April 2026, diikuti 28 peserta dari tiga matra TNI; Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) serta tiga perwakilan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris PYC Amelia Yusgiantoro, Bendahara PYC Febria Oroh, dan perwakilan S. Rajaratnam School of International Studies Eddie Lim.
Para peserta memiliki latar belakang jabatan setingkat Komandan Distrik Militer, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, dan Komandan Pangkalan Angkatan Udara.
Pembicara terdiri atas Tenaga Profesional Bidang Geopolitik Lemhannas RI Edy Prasetyono; Ketua Dewan Pengawas PYC Inka B Yusgiantoro; Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Ketua PYC Filda C Yusgiantoro; Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin; dan perwakilan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura.
Filda mengungkapkan, selama pelatihan isu-isu ancaman non tradisional menjadi topik pembahasan menarik, mengingat berbagai tantangan keamanan yang tidak bersifat militer langsung, tetapi berdampak signifikan pada stabilitas negara, masyarakat, dan kawasan.
“Ancaman itu mencakup berbagai aspek, seperti kejahatan transnasional, perubahan iklim, dan ketahanan sosial. Peserta diajak untuk memahami bahwa ancaman modern tidak lagi terbatas pada dimensi militer semata,” kata Filda.
Lebih lanjut dikatakan, selama program berlangsung, peserta juga diberikan pembekalan materi terkait geopolitik Indo-Pasifik, yang menyoroti dinamika kawasan dan implikasinya bagi keamanan Indonesia.
“Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan akademik dan praktis. Peserta dibekali pemahaman tentang risiko serta strategi mitigasi menghadapi ancaman siber,” kata dia.
Selain itu, kata Filda, program ini juga mengangkat isu terorisme, ekstremisme, dan radikalisasi yang masih menjadi tantangan global. Aspek keamanan maritim juga dibahas, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Isu-isu ini memiliki relevansi tinggi terhadap stabilitas nasional dan kawasan. Dari perspektif ketahanan nasional, peserta memperoleh materi mengenai ketahanan energi, ekonomi pembangunan, infrastruktur strategis, serta bela negara,” katanya. (nov)
