BRIEF.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah menyiapkan Loka MBG, aplikasi marketplace untuk menghubungkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan asosiasi dan koperasi petani serta peternak.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah menargetkan platform ini memperluas pasar produk lokal sekaligus memperbaiki tata kelola pengadaan bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, Loka MBG dirancang sebagai saluran pengadaan bahan pangan yang mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan produk petani dan peternak. Selain itu, transaksi dalam platform tersebut juga nantinya mengacu pada harga pemerintah.
“Nah kami ingin membangun marketplace-nya MBG. Nah kami namakan Loka MBG. Siapa yang masuk ke dalam marketplace ini, asosiasi dan koperasi peternak dan petaninya. Jadi asosiasinya langsung dan dijual dengan harga acuan pemerintah,” tutur Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (29/10).
Menurutnya, pengembangan platform itu dilatarbelakangi persoalan penyerapan hasil produksi peternak, salah satunya komoditas telur. Sudaryono juga menilai peningkatan kebutuhan telur untuk menu MBG belum diikuti kenaikan harga di sejumlah sentra produksi.
“Sekarang ini ada harga telur sangat murah di sentra-sentra telur. Kami sudah memperlakukan makan telur atau menu telur ini bisa 3-4 kali seminggu. Tapi harga telur tidak kunjung naik,” katanya.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut perlu ditelusuri karena pembelian bahan pangan oleh dapur MBG diduga belum sepenuhnya mencerminkan harga yang dilaporkan kepada BGN.
Dia menyoroti kemungkinan adanya selisih harga yang justru menambah keuntungan pengelola dapur, bukan meningkatkan pendapatan produsen.
“Kenapa tidak kunjung naik karena dapur-dapur itu membeli telur di harga murah, terus dia ngaku ke BGN di harga yang standar. Jadi dia nambah untung. Ini tidak boleh lagi kita biarkan,” ujarnya.
Melalui Loka MBG, BGN ingin meningkatkan transparansi transaksi dan memastikan pengadaan bahan pangan mengikuti harga acuan pemerintah. Namun, efektivitas skema tersebut akan bergantung pada mekanisme verifikasi harga, pencatatan transaksi, serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok.
Sudaryono juga menjelaskan, harga acuan pemerintah diharapkan menjadi pedoman pengadaan ketika harga pasar berfluktuasi. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin mencegah selisih harga yang merugikan petani dan peternak sekaligus menjaga efisiensi belanja program.
“Jadi pas harganya nanti tinggi, dia beli di harga acuan pemerintah yang lebih murah. Kalau harganya murah dia harus beli di harga yang lebih tinggi. Sehingga kita MBG ini menjadi emerging market yang kemudian bisa mendistorsi inflasi, mendistorsi harga dan pasokan pangan di rakyat,” tuturnya.
Dia menegaskan BGN kini berencana menerapkan Loka MBG secara bertahap dengan memprioritaskan tujuh komoditas utama. Peluncuran awal atau soft launching Loka MBG ditargetkan berlangsung pada November 2026, disusul peluncuran yang lebih luas pada Desember 2026.
“Ada tujuh komoditas utama yang kami prioritaskan. Insyaallah di November kami soft launching. Di Desember kami akan grand launching,” katanya.
Pemerintah berharap kebutuhan pangan dalam program MBG dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi petani, peternak, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Skema itu juga diharapkan memperpendek rantai distribusi dengan mempertemukan produsen dan pembeli melalui satu platform.
Sudaryono menambahkan, perputaran uang dari program MBG seharusnya tidak hanya menguntungkan penerima manfaat dan pengelola dapur. Pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan hingga distribusi juga diharapkan memperoleh manfaat ekonomi.
“Jadi harus dikelola dengan benar sehingga yang untung itu bukan hanya yang makan, tapi si penyedianya, UMKM-nya, dapurnya, yang makannya, peternaknya, petaninya, kurirnya, yang bawa barangnya itu harus menikmati keuntungan dari perputaran uang ini,” ujarnya. (ayb)
