BRIEF.ID – Pemerintah mengklaim sudah menambah armada pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Pulau Jawa ke Bali menjadi tujuh kapal untuk mengatasi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengemukakan antrean BBM yang sempat terjadi di Bali disebabkan oleh keterlambatan kapal pengangkut dalam mendistribusikan pasokan. Bahlil pun berjanji mempercepat pengiriman BBM dari Pulau Jawa untuk memulihkan kondisi di lapangan.
Selain mempercepat distribusi, kata Bahlil, pemerintah juga telah meminta Pertamina meningkatkan cadangan Pertalite hingga 15 hari untuk menjaga pasokan dan mencegah antrean kembali terjadi.
“Saya juga sudah meminta untuk percepatan distribusi dari Jawa ke Bali, yang tadinya kapal cuma tiga, sekarang kapal yang sudah melayani tujuh kapal. Dengan demikian, maka bisa kita melakukan uraian perlahan-lahan,” tutur Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/10).
Bahlil juga memastikan stok BBM secara nasional dalam kondisi aman. Meski demikian, penambahan armada distribusi menjadi langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan pasokan di Bali, terutama setelah keterlambatan kapal memicu antrean di SPBU.
Dari sisi persediaan, cadangan Pertalite di terminal BBM Bali dilaporkan meningkat dari sebelumnya kurang dari 10 hari menjadi sekitar 11 hingga 12 hari. Bahlil menilai penambahan cadangan diperlukan agar distribusi kepada masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung.
“Mulai hari ini, tadi kami rapat koordinasi dengan Pertamina, untuk cadangan di wilayah Bali itu rata-rata sudah mencapai 11-12 hari,” kata Bahlil.
Untuk mempercepat penguraian antrean di Bali, Bahlil meminta Pertamina menaikkan cadangan Pertalite di Terminal Manggis dan Sanggaran hingga 15 hari ke depan. Upaya pemerintah itu diharapkan memperkuat ketahanan pasokan di Bali sekaligus mengurangi risiko gangguan distribusi yang kembali berdampak pada pelayanan SPBU.
“Dalam rangka untuk mempercepat proses (uraian antrean BBM) ini, sekarang saya meminta kepada Pertamina untuk menaikkan status yang tadinya 11 hari menjadi 15 hari,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali juga menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan aktivitas dan pembelian BBM selama kondisi pasokan belum sepenuhnya normal.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan kebijakan tersebut mencakup penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.
Koster menyebut kondisi antrean mulai membaik dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, penyaluran BBM ke SPBU pada akhir pekan hingga Senin (19/10), secara umum berjalan lancar, meskipun kondisi tersebut tetap perlu dipantau untuk memastikan pemulihan berlangsung merata.
“Hari Sabtu dan Minggu sampai hari ini secara umum suplai minyak ke SPBU berjalan dengan lancar dan tidak lagi antrean banyak, bahkan sudah tidak ada antrean di beberapa SPBU, sudah ada di dalam terminal SPBU,” tutur Koster.
Meski antrean disebut mulai berkurang, Koster menegaskan ketersediaan stok BBM tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah Bali dan mengantisipasi kemungkinan antrean kembali muncul.
Pemprov Bali juga bakal memperpanjang kebijakan pembatasan pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap yang semula berakhir pada Senin (19/10). Pengaturan tersebut berlaku hingga Jumat (23/10), dengan evaluasi dimungkinkan apabila pasokan dan antrean telah kembali normal sebelum batas waktu tersebut.
“Kami di daerah akan membantu pelaksanaan tugas PT Pertamina ini di lapangan, kami akan memperpanjang pengaturan ganjil-genap yang berakhir terakhir hari ini, itu akan ditambah mulai besok sampai hari Jumat tanggal 23 Oktober nanti. Tapi kalau sudah bagus sebelum itu kita akan evaluasi kembali,” kata Koster. (ayb)
