BRIEF.ID – Pemerintah pusat mempercepat implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan memperluas proyek integrasi data ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos sekaligus menekan kesalahan data penerima.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sistem perlindungan sosial berbasis data terintegrasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
“Sistem pasokan data lintas sektor saat ini berjalan stabil dan berbagai langkah percepatan telah disiapkan untuk merealisasikan sistem perlindungan sosial yang presisi, transparan, dan terintegrasi penuh,” tuturnya di Jakarta, Kamis (7/5).
Berdasarkan data Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan bantuan pangan atau bansos sembako menyasar lebih dari 18 juta KPM.
Meski demikian, pemerintah masih banyak menemukan persoalan ketidaktepatan sasaran penerima. Luhut mengungkapkan terdapat potensi exclusion error di mana lebih dari 3 juta masyarakat kategori desil 1 belum menerima bantuan.
Di sisi lain, menurut Luhut, terdapat sekitar 2,7 juta penerima bansos yang justru masuk kelompok desil 4 atau kategori ekonomi lebih tinggi.
“Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi,” katanya.
Sebagai bagian dari pembenahan, kata Luhut, pemerintah mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang saat ini dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sistem tersebut akan menghubungkan data dari delapan instansi utama, yakni Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri, dan Kemensos.
Luhut menilai pendekatan tersebut mampu meningkatkan akurasi penentuan penerima bantuan. Hal itu telah diuji melalui proyek percontohan di Banyuwangi yang sudah memanfaatkan data kependudukan, aset, status pekerjaan, hingga konsumsi listrik.
“Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar sudah mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Pada tahap awal untuk perluasan program, pemerintah memperkirakan sistem akan mengelola data sekitar 10 juta hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos di sekitar 42 daerah tersebut.
Luhut juga menegaskan bahwa Pemerintah menargetkan proses pendaftaran sekaligus kick-off digitalisasi bansos dimulai pada 1 Juni 2026. Selanjutnya, proses pendataan ditargetkan selesai pada akhir Juli sebelum penyaluran bansos dilakukan secara bertahap berbasis verifikasi data terbaru.
Luhut meminta seluruh instansi pemilik data memastikan kesiapan sistem dan pemenuhan service level agreement (SLA) agar tidak terjadi hambatan saat implementasi. Selain itu, pemerintah juga menyoroti aspek keamanan siber mengingat sistem akan mengelola data jutaan masyarakat.
“Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan SLA terpenuhi agar tidak terjadi bottleneck di lapangan. Selain itu, keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN,” tuturnya.
Sebagai bagian dari pengawasan implementasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung kesiapan sistem digitalisasi bansos di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8–9 Juni 2026.
Pemerintah optimistis sistem perlindungan sosial digital nasional dapat diterapkan secara lebih luas mulai Oktober 2026 apabila seluruh tahapan berjalan sesuai target.
“Jika seluruh tahapan ini berjalan sesuai rencana dan fundamental sistem kita terjaga baik, roll out nasional sistem perlindungan sosial digital optimistis dapat kita laksanakan pada Oktober mendatang sesuai arahan Presiden,” tutup Luhut. (AYB)
