BRIEF.ID – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan akan ada perluasan sektor industri yang diwajibkan menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, yang diwajibkan mengisi cadangan devisa dalam negeri.
“Nah, ini kita akan masukkan juga bersama beberapa sektor lainnya, termasuk manufaktur. Dengan demikian kita bisa merevisi peraturan itu. Tentu kita berharap bahwa peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan devisa,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/1/2023).
Ia mengatakan, selain menambah sektor usaha yang wajib memarkir DHE, pemerintah juga akan meninjau lebih jauh besaran jumlah yang harus masuk dalam cadangan devisa. Ia mencontohkan pengalaman regulasi serupa di India dan Thailand yang mengharuskan cadangan devisa hasil ekspor sekurang-kurangnya harus ditahan selama enam bulan, sedangkan beberapa negara lain ada yang menerapkan hingga satu tahun.
“ Bank Indonesia hanya mencatat, jadi kalau mencatat dan mengatur kan berbeda. Justru dalam revisi PP 1/2019 ini akan kita atur supaya devisa itu masuk dulu, sehingga itu akan memperkuat devisa kita,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih mengkaji perubahan cakupan dan jangka waktu penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
Menteri Keuangan bersama Menko Perekonomian dan jajaran menteri terkait akan bertemu Bank Indonesia (BI) untuk membahas perubahan aturan penyimpanan DHE.
“Kita akan melakukan perubahan terutama menyangkut lingkupnya. Nanti kita berkoordinasi dengan para menteri koordinator dulu untuk membahasnya,” kata Menkeu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri untuk mengkaji perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Kebijakan itu ditempuh agar pertumbuhan ekspor sejalan dengan pertumbuhan cadangan devisa.
