BRIEF.ID – Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo segera membereskan masalah kewenangan yang tumpang tindih pada institusi keamanan, jika memenangkan Pilpres 2024.
Penegasan itu disampaikan Ganjar merespons pertanyaan panelis tentang tumpang tindih kewenangan pada institusi keamanan, dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).
Dia menyebut, kewenangan untuk membereskan kewenangan yang tumpang tindih itu ada pada pemimpin tertinggi, yakni presiden. Selain itu, perlu ada harmonisasi dan sinkronisasi antarlembaga di tingkat daerah, karena tidak semua urusan negara diurus pemerintah pusat.
“Membereskan yang tumpang tindih itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk menuntaskannya. Siapa dia? Pemimpin tertinggi yaitu presiden,” ujar Ganjar.
Ganjar mencontohkan, ada banyak lembaga yang mengurus pertahanan di perairan Indonesia, dan untuk itu perlu disatukan dalam satu wadah. Kemudian, untuk bidang keamanan menjadi ranah Polri.
Capres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo mengaku memiliki data di lapangan, kondisi sosiologis saat menjabat 10 tahun sebagai gubernur Jawa Tengah, dan wakil rakyat di DPR periode 2004-2013.
“Konflik antarlembaga bukan tiba-tiba turun dari langit. Saya lihat praktik, pengalaman 10 tahun di DPR dan gubernur, maka tidak perlu lagi mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini start from the end,” jelas capres berambut putih itu.
Dikatakan, jika memenangkan Pilpres 2024, akan menuntaskan persoalan tumpang tindih kewenangan itu menggunakan konsep yang sudah ada.
“Kecuali kita blank dan dari mana kita mulai, karena saya tahu dari mana itu memulai,” tukasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta dengan tema pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, globalisasi, hubungan internasional.
No Comments