News

Wabah Corona Merebak, BKPM Sebut Realisasi Investasi Masih Normal

February 17, 2020

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal optimistis target realisasi investasi pada tahun ini sebesar Rp886 triliun akan tercapai, kendati saat ini wabah virus corona tengah menekan perekonomian global.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hingga sekarang ini realisasi investasi yang masuk ke Indonesia masih dalam kondisi normal, belum terdampak wabah virus corona.

“Sampai sekarang realisasi investasi masih normal. Kita akan lihat sampai Maret nanti,” kata Bahlil usai acara Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 yang digelar Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCham) bekerja sama dengan BKPM, Senin (17/2/2020).

Turut hadir acara kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Kendati demikian, Bahlil tidak menepis bahwa wabah virus corona yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kinerja investasi Indonesia ke depannya. Dia menegaskan apabila wabah virus corona belum teratasi hingga akhir Maret, pihaknya akan mengumumkan seberapa besar dampaknya terhadap realisasi investasi nantinya.

“Kita lihat sampai Maret,” ujarnya.

Merujuk data BKPM, China merupakan negara dengan realisasi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terbesar kedua di Indonesia pada tahun lalu, yakni sebesar US$4,7 miliar atau 16,8% dari total FDI. Singapura menempati peringkat pertama, dengan porsi 23,1% dari total FDI.

Pada tahun ini, BKPM mematok target realisasi investasi sebesar Rp886 triliun, lebih tinggi sekitar 9,5% dari realisasi 2019 sebesar Rp809,6 triliun. BKPM mencatat realisasi investasi pada 2019 sebesar Rp809,6 triliun tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp792 triliun.

“Dari data-data yang kami punya dan potensi investasi yang akan dilakukan kami yakin akan mencapai target,” jelas Bahlil.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani dalam paparannya menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim kemudahan berbisnis dan memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong laju investasi.

Sejumlah insentif yang telah disuntikkan pemerintah untuk mendorong investasi itu antara lain pembebasan pajak (tax holiday), pengurangan pajak (tax allowance),super deduction taxuntuk R&D serta pendidikan vokasi.

Data Kemenkeu mencatat, sebanyak 153 persetujuan fasilitas tax allowance diberikan sepanjang periode 2007-2019 dengan rencana investasi mencapai Rp138 triliun. Adapun realisasi tax holiday telah dimanfaatkan oleh sebanyak 67 perusahaan dengan rencana investasi Rp1.102 triliun dan menyerap 54.086 tenaga kerja.

Pemerintah, lanjut Menkeu Sri Mulyani, juga telah mendelegasikan pemberian fasilitas tax holiday kepada BKPM, dengan harapan kian menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

“Jadi sekarang bolanya ada di tempat Pak Bahlil. Kami berharap tentu bisa langsung mencetak gol setelahnya,” tegas Sri Mulyani.

Lebih lanjut Bahlil menegaskan rancangan omnibus law akan menjadi salah satu instrumen dalam menarik investasi karena akan memudahkan dalam hal perizinan dan tidak berbelit-belit, selain insentif yang ditawarkan pemerintah kepada investor. 

Terkait adanya penolakan dari kalangan buruh terhadap draft omnibus law, Bahlil mengungkapklan bahwa penolakan itu bagian dari dinamika dan meyakini akan ada solusinya.

“Investasi membutuhkan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja membutuhkan investasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tinggal kita mencari titik temu untuk mencapai kebaikan dari keduanya,” tutup Bahlil.