Browsing Tag

Investasi

News

Meski Pandemi, Industri Keuangan dan Pasar Modal Syariah Tetap Tumbuh Signifikan

October 6, 2020

MJakarta (05/10)- Pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari dominasi pasar saham syariah pada sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai Rp3.953 miliar, setara 64,31% dari nilai total transaksi yakni Rp6.146 miliar.

Torehan tersebut menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan industri keuangan dan pasar modal syariah di Tanah Air. Kinerja terjaga industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan PT Bank BRIsyariah Tbk. 

Buktinya, hingga Agustus lalu BRIsyariah berhasil mencatat kenaikan perolehan laba bersih sebesar 158,46% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp168 miliar. Pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana BRIsyariah sebesar 19,75% yoy menjadi Rp1,94 triliun.

Menurut Direktur Operasional BRIsyariah Fahmi Subandi, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia ke depannya bisa lebih masif lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah terlihat dari masih kecilnya market share perbankan syariah dibanding bank-bank konvensional yakni sebesar 6,18% per semester I/2020. Angka ini menunjukkan bahwa pasar industri perbankan syariah baru melayani 6% dari seluruh nasabah pengguna layanan perbankan di Indonesia.

“Kita memiliki ruang tumbuh besar untuk menggarap sektor-sektor yang sekarang masih dipegang bank konvensional. Apalagi saat ini pemerintah juga semakin menunjukkan dukungannya terhadap industri keuangan syariah dengan menerbitkan beberapa regulasi baru, dan menguatkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ujar Fahmi dalam Workshop Perbankan Syariah bertema Memacu Literasi Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (5/10/2020).

Salah satu cara yang bisa ditempuh perbankan syariah untuk mewujudkan potensi tersebut adalah memberanikan diri untuk melantai di pasar modal syariah. Keberadaan perbankan syariah di lantai bursa dapat menjadi solusi untuk memperbesar struktur permodalan dan pendanaan, yang berujung pada meningkatnya kinerja perusahaan ke depannya.

Contoh kesuksesan bank syariah yang melantai di bursa bisa dilihat dari pengalaman BRIsyariah. Sejak melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Pasar Modal Syariah 2018, BRIsyariah selalu menorehkan kinerja positif dan pertumbuhan di atas rata-rata.

Pertumbuhan nilai aset, pembiayaan, kecukupan modal (Capital Adequacy Rasio/CAR) hingga pendanaan murah (CASA) BRIsyariah sejak 2018 selalu di atas raihan sebelum bank ini melantai di bursa. Kenaikan berkesinambungan ini juga tetap terjadi selama pandemi Covid-19.

“Nilai aset kami sebelum IPO tumbuh rata-rata 14% dalam kurun 3 tahun ke belakang. Pasca IPO nilai pertumbuhannya 16% lebih. Pembiayaan yang sebelumnya tumbuh rata-rata satu digit sekarang bisa dua digit secara tahunan. Komposisi dana murah kami juga tumbuh dari sebelumnya 30% sekarang menjadi 50% lebih. Ini bermanfaat karena peningkatan CASA menandakan efisiensi yang tumbuh dari penurunan biaya dana,” ujar Fahmi.

Fahmi lantas mengajak seluruh pelaku industri keuangan syariah—khususnya perbankan—untuk segera mengikuti jejak BRIsyariah melantai di bursa. Diferensiasi sumber pendanaan dengan memanfaatkan keberadaan pasar modal syariah menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar perbaikan tata kelola bisa lebih baik lagi dilakukan perbankan syariah.

“Dengan masuk bursa memberi pengalaman kami untuk memperbaiki struktur permodalan. Ada juga tantangan lain yang akhirnya harus kami ikuti dan kembangkan, seperti misal tuntutan governance perusahaan meningkat, dan kami harus bisa sajikan value kami dengan baik ke publik,” ujarnya.

Potensi Besar Pasar Modal Syariah 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menyebut korporasi dan investor tak perlu ragu bertransaksi di pasar modal syariah karena pengaturan dan fatwa terkait pelaku, produk, dan ekosistem sesuai prinsip syariat Islam sudah banyak tersedia saat ini.

Hasan menyebut, BEI adalah satu-satunya bursa efek di dunia yang sudah memastikan proses end-to-end pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Buktinya, BEI sudah memisahkan proses pembukaan rekening nasabah pasar modal syariah dengan menyediakan Shariah Online Trading System (SOTS). Fatwa-fatwa untuk transaksi hingga penyimpanan efek juga sudah tersedia. Kemudian, rekening dana investor syariah bisa dibuka terpisah melalui perbankan syariah. 

Pengembangan pasar modal syariah menjadi salah satu fokus BEI dalam bergerak hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, BEI giat melakukan iterasi dan inklusi pasar modal syariah; pengembangan efek dan instrumen syariah; pengembangan Infrastruktur pasar modal syariah; penguatan sinergi dengan para stakeholder; serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan investasi syariah.

Literasi demi meningkatkan inklusivitas pasar modal syariah tetap dilakukan BEI meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Caranya, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial.

“Kami juga aktif bersinergi dan kerjasama dengan sejumlah komunitas. Kemudian sampai kini BEI sudah melampaui capaian tahun lalu untuk edukasi online pasar modal syariah. Kami sudah selenggarakan 261 kegiatan yang diikuti 73.252 peserta hingga September 2020,” ujar Hasan.

Sejauh ini edukasi yang dilakukan BEI telah menunjukkan hasil. Salah satu buktinya yakni adanya dominasi jumlah saham syariah yang dicatat perdana di lantai bursa dibanding total listing sepanjang 2020. Hingga September, sebanyak 76% saham yang baru dicatat di lantai bursa merupakan saham syariah. Jumlahnya mencapai 35 dari 46 saham.

Jumlah produk saham syariah saat ini pun mendominasi pasar modal. Dari 709 saham yang terdaftar di BEI per 2 Oktober lalu, 63,6% atau 451 saham merupakan produk syariah. Kapitalisasi ratusan saham syariah ini telah mencapai Rp2.962 triliun, atau setara 51,69% dari total kapitalisasi seluruh saham yang mencapai Rp5.730 triliun. Sementara itu, sudah ada 7.316 juta saham syariah yang ditransaksikan, setara 77,2% dibanding seluruh transaksi di lantai bursa. Frekuensinya mencapai 446.527 kali, atau 71,88% dibanding seluruh transaksi IHSG.

Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan signifikan dana kelolaan pada reksa dana syariah selama pandemi COVID-19. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah tumbuh 29,7 persen yoy menjadi Rp69,7 triliun. Pada saat yang sama, NAB reksa dana konvensional turun 7,6 persen yoy menjadi Rp451,1 triliun.

“Investor syariah dari tahun ke tahun konsisten terus meningkat, pertumbuhannya mencapai 537% sejak lima tahun lalu. Saat ini ada 78.199 investor saham syariah di Indonesia. Rata-rata investor saham syariah tumbuh 78% per tahun. Pangsanya juga terus meningkat, per Agustus lalu rasio investor syariah terhadap total investor mencapai 5,9%,” ujarnya.

Menurut Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, penetrasi industri keuangan dan pasar modal syariah ke depannya sangat berpotensi tumbuh lebih besar. Industri ini dianggap bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z, sebagai sarana penempatan dana investasi.

Budi mengingatkan agar generasi muda harus sejak dini mulai menyisihkan pendapatannya agar diinvestasikan di instrumen yang tepat dan aman. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kesulitan yang dihadapi para milenial di masa tua kelak.

“Kita harus menata diri, mulai dari memetakan apakah sektor kita bekerja sekarang termasuk tangguh atau rapuh? Setelah itu baru coba memanfaatkan pasar modal untuk membiayai masa depan, atau istilahnya ‘pay yourself first’, yakni dengan membuat alokasi investasi lebih dulu daripada konsumsi,” ujar Budi.

Budi berkata, masa pandemi saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh calon investor agar semakin mahir mengelola keuangannya. Untuk pengembangan industri keuangan syariah, ia menyarankan agar ke depannya seluruh pemangku kepentingan mulai serius melakukan edukasi ke masyarakat melalui rumah-rumah ibadah atau melibatkan para pemuka agama.

“Edukasi harus lebih efektif mengena, contohnya bagaimana BEI, OJK dan BRIsyariah setiap Jumat menyampaikan bahwa uang sumbangan masjid bisa diinvestasikan di sukuk misalnya. Jadi orang akan tahu dan melihat manfaat industri keuangan syariah. Soalnya sampai saat ini masih banyak ustaz belum paham soal keuangan syariah, padahal ustaz itu banyak ditanya oleh umat,” kata Budi.

News

BI: Kepercayaan Investasi Asing di Aset SBN Berangsur Membaik

April 22, 2020

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan selama periode 13 April hingga 20 April 2020 terjadi inflow dana asing ke surat berharga negara (SBN) sebesar Rp4,37 triliun.

Sementara itu, pada periode yang sama dari pasar saham BI mencatat masih terjadi outflow sebesar Rp2,8 triliun. Jadi, arus dana masuk ke obligasi pemerintah tersebut memicu net inflow senilai Rp1,57 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal tersebut menunjukkan kepercayaan investasi ke Indonesia, khususnya ke SBN secara bertahap berangsur-angsur membaik.

“Ini menunjukkan confident terhadap Indonesia terus berangsur mengalami kenaikan. Karena dari sisi imbal hasil yang atraktif membuat SBN Indonesia cukup menarik,” jelas Perry dalam virtual press briefing melalui channel Youtube Bank Indonesia, Rabu (22/4/2020).

Indikator spread yield antara obligasi pemerintah RI 10 tahun dengan US Treasury 7,1% atau 713 basis poin dinilai cukup menarik.  Perry meyakini arus dana asing akan kembali mengalir ke aset SBN.

News

Asian Development Bank Datang ke Istana

March 3, 2020

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa, yang datang bersama sejumlah delegasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pihak ADB menyampaikan komitmen mereka untuk terus memberikan dukungan dan berkontribusi dalam sejumlah sektor di Indonesia. Sektor yang menjadi fokus dukungan tersebut ialah pendidikan, akselerasi investasi, dan keberlanjutan.

“Sekarang ADB banyak memberikan policy support dan nanti juga menyatakan dapat memberikan policy support untuk beberapa kebijakan publik dan juga akan mendorong kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dijelaskan, ADB juga mendorong dilakukannya transformasi ekonomi sebagaimana yang dilakukan pemerintah salah satunya melalui rancangan undang-undang cipta kerja serta omnibus mengenai perpajakan. Terkait hal tersebut, ADB disebut dapat memberikan dukungan dalam pengimplementasiannya.

“Itu yang kami dorong agar dalam implementasinya nanti ADB dapat memberikan semacam pelatihan, support pendanaan, dan yang lain,” tuturnya.

Dalam hal akselerasi pembangunan infrastruktur, Indonesia juga disebut ADB mampu berperan lebih jauh sebagaimana yang ditunjukkan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan yang memungkinkan pertukaran sumber daya, teknologi, dan pengetahuan antara negara-negara berkembang, termasuk kerja sama BIMP-EAGA dan IMT-GT.

“Negara-negara lain (negara penerima manfaat) bisa belajar dari Indonesia tentang kebijakan publik, salah satunya terkait dengan akselerasi infrastruktur,” kata Airlangga.

News

Jokowi Minta Realisasi Investasi Ditingkatkan

February 20, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan realisasi investasi di Tanah Air untuk menggerakkan perekonomian, seiring kelesuan ekonomi global.

Saat ini negara-negara tengah menghadapi kelesuan ekonomi yang tidak memungkinkan tumbuhnya perekonomian global. Dalam kondisi tersebut, satu-satunya upaya yang dinilai dapat menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia.

“Karena pasarnya semuanya turun, enggak mungkin kita mau menaikkan ekspor. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya satu: investasi,” kata Presiden Joko Widodo usai meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (20/02/2020).

Terkait dengan kondisi perekonomian global, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini negara-negara berlomba untuk mendatangkan investasi sehingga meningkatkan aliran modal masuk ke negara-negara tersebut. Semakin banyak arus modal yang masuk, maka peredaran uang akan semakin banyak dan akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Demikian pula Indonesia yang juga berupaya menjaga perekonomiannya dengan mendatangkan sekaligus merealisasikan investasi yang masuk. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa sebenarnya investasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp708 triliun sudah masuk ke Indonesia. 

Namun, sayangnya investasi tersebut masih belum terealisasi lantaran implementasi di lapangan tersendat. Di luar itu, masih terdapat minat investasi ke Indonesia dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1.600 triliun yang menurut Presiden Jokowi juga tidak terlayani dengan baik.

“Sebetulnya kita enggak perlu promosi ke mancanegara, yang di dalam saja selesaikan, Rp708 triliun itu selesaikan,” ujarnya.

Untuk itu Kepala Negara meminta para kepala daerah dan badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk dapat bekerja menyelesaikan persoalan dan menyelesaikan masalah-masalah investasi secara konkret yang ada di lapangan.

“Kalau Rp708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, Rp1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi, enggak usah kita pasarkan ke luar. Mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor baik yang kecil maupun yang besar,” ucapnya.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan target kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai realisasi investasi tahun 2020 ini sebesar Rp886 triliun.

Selain itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya besar juga merupakan investor yang dapat menggerakkan perekonomian. Kepada mereka, Presiden Jokowi juga meminta agar memberikan pelayanan yang baik dan memberikan solusi apabila dibutuhkan.

“Ingat juga bahwa investor yang kecil juga banyak di negara kita. Usaha-usaha kecil itu investor, jangan dipandang investor itu yang asing saja. Layani mereka. Mungkin mereka hanya punya karyawan dua, itu juga investor. Atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300. Itu juga investasi, hanya skalanya menengah. Layani mereka dengan baik,” tuturnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, bentuk pelayanan kepada usaha-usaha kecil dan menengah yang dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan terhadap perizinan untuk mereka menjalankan usahanya. Dengan perizinan tersebut, akses usaha kecil dan menengah kepada permodalan akan terbuka lebar.

“Kalau seluruh usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah ini punya izin maka akses ke modalnya akan lebih mudah, akses ke sisi keuangannya akan lebih gampang,” tutup Presiden Jokowi.

News

Kerek Peringkat EODB, Pemerintah Segera Benahi Kemudahan Berusaha

February 20, 2020

Jakarta –  Pemerintah segera membenahi dan menciptakan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB). Ini untuk mengerek peringkat kemudahan berusaha di Tanah Air yang saat ini masih berada di peringkat 73 dalam Indeks Kemudahan Berusaha dari Bank Dunia.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang digelar di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (20/02/2020).

“Sekarang kita di angka 73. Dulu 2014 kita di angka 120. Ini sudah meloncat, 120 ke angka 73. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya enggak mau angka itu. Ranking 73 itu masih ranking nanggung. Saya minta di bawah 40,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam indeks tersebut, posisi Indonesia masih berada di peringkat 6 dari negara-negara ASEAN. Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam.

“Dengan Filipina kita masih menang. Kita menangnya juga hanya dengan Laos dan Kamboja,” ucap Presiden Jokowi

Sejumlah hal yang diturunkan dalam indikator dalam indeks tersebut akan coba diperbaiki. Misalnya, yang masih tertinggal di antaranya adalah indikator memulai usaha yang pada Indeks tahun 2019 berada pada peringkat 134.

“Tahun depan (2021) saya sudah minta angka kita harus meloncat di 71. Memang berat saya tahu, tapi yang diselesaikan apa-apa sudah kelihatan, semua barangnya kelihatan,” tutur Presiden Jokowi.

Indikator tersebut akan diperbaiki dengan menyederhanakan prosedur, dari sebelumnya berjumlah 11 prosedur menjadi hanya 5 prosedur. Selain itu, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu selama 10 hari akan coba dipangkas menjadi hanya 3 hari.

“Prosedur yang ruwet-ruwet itu langsung potong dari 11 menjadi 5. Ini kita bisa menjadi angka 71 (indikator memulai usaha),” ujarnya.

Sementara itu, dalam indikator izin mendirikan bangunan yang pada Indeks 2019 berada pada peringkat 112 akan terus dibenahi hingga mencapai peringkat 86 di tahun 2021 mendatang.

“Ini memotong enggak banyak, dari 18 prosedur menjadi 15 prosedur. Dari yang sebelumnya 191 hari mengurus izin mendirikan bangunan menjadi 54 hari,” ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, dalam hal pendaftaran properti, Indonesia akan berupaya meningkatkan peringkatnya yang pada Indeks 2019 berada di peringkat 100 menjadi peringkat 88 pada 2021.

“Naiknya enggak banyak tapi ini penting agar kita masuk ke rangking di bawah 50,” tutup Presiden Jokowi.

News

Menkeu Ingin Lebih Banyak Negara Eropa Manfaatkan Tax Holiday

February 17, 2020

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap negara-negara di Kawasan Eropa dapat meningkatkan investasinya di Indonesia, dengan memanfaatkan insentif tax holiday yang ditawarkan oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dihadapan forum Indonesia Economic and Investment Outlook 2020 di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (17/2/2020). Kegiatan tersebut digelar oleh Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCham) bekerja sama dengan BKPM, dalam upaya mempromosikan kemudahan berusaha.

“Kami telah meluncurkan insentif fiskal, tax allowance, tax holiday dan fasilitas lainnya. Kami telah merevisi tax holiday dan sekarang kami delegasikan ke BKPM untuk kewenangan pemberian tax holiday. Kami juga simplifikasi proses tax allowance. Kami berharap semakin banyak negara Eropa yang memanfaatkan tax holidaydan menjadi top investor di Indonesia,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu menuturkan Belanda menjadi satu-satunya negara di Eropa yang telah memanfaatkan fasilitas tax holiday dari Indonesia. Adapun negara lain di luar Eropa yang memanfaatkan insentif ini yakni China, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan investasi langsung yang direalisasikan dengan memanfaatkan tax holiday mencapai Rp1.102 triliun. Berdasarkan sektor yang memanfaatkan tax holiday yakni ekonomi digital, industri kimia, industri hulu, logam, pabrik mesin motor, petrokimia, industri minyak bumi, infrastruktur ekonomi, listrik, dan pembangkit listrik.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi dari negara-negara di Eropa pada 2019 cukup menggembirakan, meski secara nominal belum mampu mengalahkan Singapura, China, dan Jepang.

Belanda tercatat berkontribusi 9,2% dari keseluruhan realisasi investasi sepanjang tahun lalu (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan), yang mencapai Rp809,6 triliun.

“Saya berharap teman-teman dari Eropa, saya siap menjadi PIC kalian selama betul-betul riil investasi. Kalau ada masalah ayo kita selesaikan. Saya juga sampaikan, suasana kebatinan kita di Indonesia juga agak sedikit dinamis dengan di WTO-kan soal nikel, Eropa juga melarang produk sawit kita. Saya pikir bisnis kedua-duanya harus enak, sahabat yang baik adalah yang saling mengerti dua kepentingan, kalau satu kepentingan itu bukan sahabat yang baik,” papar Bahlil.

Di sisi lain, kegiatan Indonesia Economic and Investment Outlook 2020 dimaksudkan untuk memproyeksikan potensi ekonomi dan investasi tahun ini. Acara ini juga untuk mensosialisasikan upaya-upaya perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memperbaiki kemudahan berusaha.

“Kolaborasi ini dapat menjadi forum komunikasi yang efektif sehingga investor mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Kami paham apa yang dibutuhkan investor, yaitu kepastian, kecepatan, dan efisiensi,” jelas Bahlil. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua EuroCham Indonesia Corine Tap menegaskan bahwa perusahaan Eropa di Indonesia siap mendukung pemerintah dalam melakukan reformasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. 

“Kami tentu mendukung upaya reformasi pemerintah dalam memfasilitasi investasi di Indonesia. Selain kepastian usaha, investor juga memerlukan dukungan pemerintah untuk terus tumbuh dan berkembang di Indonesia,” tegas Corine.

News

Wabah Corona Merebak, BKPM Sebut Realisasi Investasi Masih Normal

February 17, 2020

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal optimistis target realisasi investasi pada tahun ini sebesar Rp886 triliun akan tercapai, kendati saat ini wabah virus corona tengah menekan perekonomian global.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hingga sekarang ini realisasi investasi yang masuk ke Indonesia masih dalam kondisi normal, belum terdampak wabah virus corona.

“Sampai sekarang realisasi investasi masih normal. Kita akan lihat sampai Maret nanti,” kata Bahlil usai acara Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 yang digelar Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCham) bekerja sama dengan BKPM, Senin (17/2/2020).

Turut hadir acara kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Kendati demikian, Bahlil tidak menepis bahwa wabah virus corona yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kinerja investasi Indonesia ke depannya. Dia menegaskan apabila wabah virus corona belum teratasi hingga akhir Maret, pihaknya akan mengumumkan seberapa besar dampaknya terhadap realisasi investasi nantinya.

“Kita lihat sampai Maret,” ujarnya.

Merujuk data BKPM, China merupakan negara dengan realisasi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terbesar kedua di Indonesia pada tahun lalu, yakni sebesar US$4,7 miliar atau 16,8% dari total FDI. Singapura menempati peringkat pertama, dengan porsi 23,1% dari total FDI.

Pada tahun ini, BKPM mematok target realisasi investasi sebesar Rp886 triliun, lebih tinggi sekitar 9,5% dari realisasi 2019 sebesar Rp809,6 triliun. BKPM mencatat realisasi investasi pada 2019 sebesar Rp809,6 triliun tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp792 triliun.

“Dari data-data yang kami punya dan potensi investasi yang akan dilakukan kami yakin akan mencapai target,” jelas Bahlil.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani dalam paparannya menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim kemudahan berbisnis dan memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong laju investasi.

Sejumlah insentif yang telah disuntikkan pemerintah untuk mendorong investasi itu antara lain pembebasan pajak (tax holiday), pengurangan pajak (tax allowance),super deduction taxuntuk R&D serta pendidikan vokasi.

Data Kemenkeu mencatat, sebanyak 153 persetujuan fasilitas tax allowance diberikan sepanjang periode 2007-2019 dengan rencana investasi mencapai Rp138 triliun. Adapun realisasi tax holiday telah dimanfaatkan oleh sebanyak 67 perusahaan dengan rencana investasi Rp1.102 triliun dan menyerap 54.086 tenaga kerja.

Pemerintah, lanjut Menkeu Sri Mulyani, juga telah mendelegasikan pemberian fasilitas tax holiday kepada BKPM, dengan harapan kian menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

“Jadi sekarang bolanya ada di tempat Pak Bahlil. Kami berharap tentu bisa langsung mencetak gol setelahnya,” tegas Sri Mulyani.

Lebih lanjut Bahlil menegaskan rancangan omnibus law akan menjadi salah satu instrumen dalam menarik investasi karena akan memudahkan dalam hal perizinan dan tidak berbelit-belit, selain insentif yang ditawarkan pemerintah kepada investor. 

Terkait adanya penolakan dari kalangan buruh terhadap draft omnibus law, Bahlil mengungkapklan bahwa penolakan itu bagian dari dinamika dan meyakini akan ada solusinya.

“Investasi membutuhkan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja membutuhkan investasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tinggal kita mencari titik temu untuk mencapai kebaikan dari keduanya,” tutup Bahlil.

News

Jokowi Ingin Peringkat Kemudahan Berusaha RI Naik ke Posisi 40

February 12, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo menginginkan agar peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia naik dari posisi 73 ke posisi 40. 

Hal tersebut dikemukakan Presiden saat memimpin rapat terbatas dengan topik “Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha” yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/02/2020). 

“Kita tahu posisi kita sekarang di peringkat 73. Meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi di 120, sebuah lompatan yang baik, tetapi saya minta agar kita berada pada posisi 40,” kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Untuk mengakselerasi peringkat kemudahan berusaha tersebut, Presiden menekankan beberapa hal kepada jajarannya. Pertama, Presiden meminta jajarannya fokus memperbaiki indikator yang masih berada di posisi di atas 100 dan indikator yang justru naik peringkat. 

Presiden merinci, dari 10 komponen terdapat 4 komponen yang berada pada peringkat di atas 100, yaitu starting a businessdi peringkat 140, dealing with construction permitdi peringkat 110, registering propertydi peringkat 106, dan trading accross border yang stagnan di peringkat 116.

“Juga dua komponen yang sudah di bawah 100 tapi justru naik peringkat lagi, dari 44 ke 48 ini getting credit. Kemudian masalah yang berkaitan dengan resolving insolvencydari 36 ke 38. Sudah 36 kok naik lagi, ini urusan yang berkaitan dengan kebangkrutan,” papar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuat dashboard monitoringdan evaluasi secara berkala. Menurutnya, hal tersebut guna memastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah.

“Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Sebagai contoh, terkait dengan waktu memulai usaha, di negara kita ini membutuhkan 11 prosedur, waktunya 13 hari. Kalau kita bandingkan mungkin dengan Tiongkok misalnya, prosedurnya hanya 4, waktunya hanya 9 hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka,” paparnya.

Ketiga, Presiden meminta agar perhatian kemudahan berusaha tersebut tidak hanya ditujukan untuk pelaku-pelaku usaha menengah dan besar. Presiden ingin agar usaha mikro dan usaha kecil juga diberikan sejumlah kemudahan dalam berusaha.

“Agar fasilitas kemudahan berusaha ini diberikan kemudahan-kemudahan, baik dalam penyederhanaan, maupun mungkin tidak usah izin, tapi hanya registrasi biasa,” tutup Presiden Jokowi.

News

Pegadaian & Tokopedia Luncurkan Fitur Jual Beli Emas Online

January 30, 2019

Untuk mempermudah masyarakat khususnya kalangan milenial untuk berinvestasi emas dalam bentuk tabungan, Pegadaian dan Tokopedia menjalin kerja sama dengan meluncurkan fitur jual-beli emas secara online. Peresmian kerjasama ini dilakukan di Tokopedia Tower, Kawasan Kuningan Jakarta (30/1), yang dihadiri oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Harianto Widodo serta co-Founder and Vice Chairman Tokopedia, Leontinus Alpha Edison.

Transaksi jual-beli emas melalui aplikasi Tokopedia dapat dilakukan dengan nilai minimal Rp.500,- sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berinvestasi emas dengan mudah dan nyaman. Ada beberapa level membership untuk para pengguna sesuai dengan transaksi emas yang dilakukan, yaitu Gold Club, Gold Prime dan Gold Prestige. Semakin tinggi level membership yang dimiliki, semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan.

Sistem yang dipergunakan dalam produk ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Proses transaksi pun relatif mudah, nasabah cukup mengisi jumlah emas yang dibeli dalam bentuk satuan Gram atau Rupiah, serta melakukan proses pembayaran yang sudah tersedia di aplikasi Tokopedia tersebut.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Harianto Widodo mengatakan bahwa kerja sama ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat khususnya kalangan milenial untuk mendapatkan produk dan layanan Pegadaian secara online.

“Kami senang bekerja sama dengan Tokopedia, salah satu perusahaan start up terkemuka di Indonesia. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat memperluas segmen pasar Pegadaian serta meningkatkan kinerja bisnis kedua belah pihak. Di sisi lain, program ini juga sangat mendukung program inklusi keuangan yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Harianto Widodo.

Sementara itu co-Founder and Vice Chairman Tokopedia, Leontinus Alpha Edison berharap, kerjasama antara Pegadaian dan Tokopedia ini dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia secara digital menjadi semakin maju dan berkembang.

“Perkembangan bisnis online di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kami berharap fitur investasi emas ini akan semakin mendorong inklusi keuangan secara digital di Indonesia,” ujarnya.

Tentang Pegadaian

PT Pegadaian (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam industri pergadaian sejak 1901. Terhitung mulai Juli 2015, Pegadaian meluncurkan produk Tabungan Emas sebagai alternatif investasi bagi masyarakat. Sejalan dengan transformasi yang dilakukan, pada tahun 2018 perusahaan meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital Service sehingga masyarakat bisa melakukan transaksi tabungan emas secara online.

Tabungan emas sendiri adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Dengan mengusung visi menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, Pegadaian akan terus meningkatkan layanan kepada seluruh nasabah.

Tentang Tokopedia

Tokopedia memiliki misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Visi Tokopedia adalah membangun sebuah ekosistem di mana siapa pun bisa memulai dan menemukan apa pun. Saat ini, Tokopedia memberdayakan jutaan penjual dan pengguna melalui marketplace, logistik, pembayaran dan teknologi finansial.