BRIEF.ID – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, memastikan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih 100%. Beberapa waktu lalu, layangan PDNS 2 sempat terdampak serangan siber.
Pernyataan itu, disampaikan Wamenkominfo saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
“Per 25 Agustus 2024, semua layanan publik prioritas telah pulih 100 persen, dan data yang terkena ransomware telah selesai dideskripsi sehingga seluruh data sudah bisa ada untuk diakses kembali,” kata Nezar, dalam keterangan, dikutip Selasa (24/9/2024).
Menurut dia, proses peninjauan terhadap PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.
Hal itu, dilakukan agar comply dengan aturan yang kita sebut 3-2-1, yakni tiga salinan data, dua media penyimpanan berbeda dan satu salinan off-site.
“Sebanyak 16 dari 18 rekomendasi keamanan telah diterapkan, sementara dua rekomendasi yang berkaitan dengan layanan kriptografi dan backup cadangan (hot backup) sedang dalam proses implementasi,” ujar Nezar.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan PDNS, baik penguatan arsitektur sistem, lingkungan backup, serta keamanan dan tata kelola.
Selain itu, Kemenkominfo juga terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pengguna PDNS. Hal tersebut menjadi fokus utama.
Pada kesempatan itu, Nezar juga membeberkan tantangan berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang masih jauh dari kebutuhan operasional. Agar layanan cloud pemerintah bisa melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual, Kemenkominfo membutuhkan anggaran sekitar Rp486 miliar pada 2025.
Untuk tahun anggaran 2024, PDNS memerlukan anggaran sebesar Rp542 miliar, namun hanya tersedia Rp257 miliar. Ini berarti operasional PDNS untuk Oktober 2024 belum memiliki kepastian anggaran.
“Untuk tahun 2025, baru tersedia Rp27 miliar atau sekitar 5,6%. Kondisi ini berisiko mengganggu kelancaran layanan,” ungkap Nezar.
Saat ini, Kementerian Kominfo juga tengah menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) 1 di Cikarang, Jawa Barat. Hingga 15 September 2024, pembangunan PDN 1 telah mencapai 83%, dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.
Dia mengungkapkan, Kemenkominfo akan melakukan uji coba operasional terhadap PDN 1, pada November hingga Desember 2024. PDN 1 direncanakan beroperasi penuh pada Januari 2025, dengan keterlibatan BSSN dalam desain ICT dan keamanan siber.
Terkait dengan itu, Wamenkominfo menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan anggaran untuk memastikan keberlanjutan PDNS dan pembangunan PDN, agar layanan publik lancar, dan infrastruktur digital nasional semakin diperkuat guna mendukung transformasi digital Indonesia.
