BRIEF.ID – Hasil empat kali survei nasional menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dengan nilai di bawah 63%, maka perlu kerja keras bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik atas kinerja di bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
Kesimpulan itu merupakan hasil Survei Politik, Ekonomi dan Elektabilitas Capres-Cawapres Pemilu Indonesia (SPEED) pada kurun waktu Agustus – September 2023, November 2023, Desember 2023 hingga Januari 2024.
Ada empat indikator yang diukur pada survei tersebut, yakni kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
Direktur Riset dan Survei Indonesia Political Expert (IPE) Agustanto Suprayoghi, pada Jumat (26/1/2024) menyatakan, tren kepuasan masyarakat di bidang ekonomi terus menurun. Hasil ini terlihat pada tingkat kepuasan 24,50%, peride Agustus – September 2023 menjadi 26,98%, pada November 2023), dan 27,40% periode Desember 2023, dan 36,06% periode Januari 2024.
Agus menuturkan, penyebab utama turunnya kepuasan pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi adalah harga sembako naik (36,45%) disusul faktor kesulitan mencari pekerjaan (23,45%), susah mendapatkan modal bunga rendah (17,2%), dan perizinan usaha (14,50%).
Penurunan tingkat kepuasan juga terjadi pada kondisi politik dari 18,94 (Agustus-September 2023) menjadi 20,62% (November 2023), 24,80% (Desember 2023), dan menjadi 36,91% (Januari 2024).
“Responden menyebut bahwa kriminalisasi warga negara yang bersuara kritis kepada pemerintah menjadi alasan utama ketidakpuasan rakyat, ditambah perlakuan kekerasan oleh aparat keamanan saat menuntut hak, munculnya narasi perpanjangan masa jabatan presiden hingga peretasan media sosial warga yang kritis,” jelasnya.
Selanjutnya, ketidakpuasan atas penegakan hukum menurun dari 36,00% (Agustus-September 2023), menjadi 38,00% (November 2023), 41,80% (Desember 2023), 45,975% (Januari 2024).
Penyebab utama penurunan kepuasan atas penegakan hukum pada era Jokowi adala hukum tajam ke bawah (36,76%), hukum dijadikan kendaraan politik (27,65%), banyakaparat penegak hukum yang melanggar hukum (23,48%).
Responden juga tidak puas atas pemberantasan korupsi. Ini tercermin dari hasil survei 57,12% (Agustus-September 2023), 56,40% (November 2023), 50,10% (Desember 2023), dan 54,56% (Januari 2024).
Agus menambahkan, pelemahan KPK (46,50%) menjadi faktor utama rakyat tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi bidang pemberantasan korupsi, kemudian adanya suap ditubuh aparat penegak hukum hingga maraknya pencucian uang.
