BRIEF.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, lebih dari 75.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK,” kata Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (3/3/2024).
Mendagri mengatakan, saat ini terdapat 105.872 personel Satpol PP, di mana dari jumlah itu, sebanyak 29.000 personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.
Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa Satpol PP dan Satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.
“Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum,” ujarnya.
Atas dasar penjelasan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) membuka peluang bagi tenaga Satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.
Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemen PAN-RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.
