BRIEF.ID – Pemerintah Qatar menentang penerapan biaya permanen apapun bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Di sisi lain, Qatar terbuka untuk membahas biaya sementara bagi tujuan tertentu, seperti operasi pembersihan ranjau, demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, di Singapura, Sabtu (29/5/2026).
Sheikh Saoud mengatakan, biaya transit permanen akan meningkatkan biaya bagi konsumen dan ditentang oleh Qatar dan mitra-mitra Teluk. Namun, biaya sementara yang terkait pemulihan navigasi yang aman dapat dinegosiasikan.
Komentar itu diungkapkan di tengah laporan diskusi yang melibatkan Iran dan Oman tentang kemungkinan kerangka kerja tarif untuk jalur air strategis tersebut, yang biasanya dilalui oleh sekitar seperlima konsumsi minyak global, dikutip dari Investing.com, Minggu (31/5/2026).
Iran secara efektif telah membatasi pengiriman melalui Selat Hormuz sejak konflik meletus dengan AS dan Israel pada akhir Februari, mengganggu pasar energi dan arus perdagangan.
Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, dan negara-negara Teluk termasuk Persatuan Emirat Arab (PEA) menentang penerapan tarif permanen untuk kapal yang menggunakan jalur pelayaran internasional itu.
Qatar juga terlibat dalam upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan regional dan memulihkan lalu lintas maritim. (nov)
