BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia pada 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan angka-angka makro saja, tetapi juga memastikan kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat kecil.
Dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, Presiden Prabowo Subianto menempatkan peningkatan kualitas hidup rakyat sebagai fokus utama kebijakan fiskal nasional.
Dalam pidatonya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/5), Prabowo menggambarkan visi Indonesia yang nyaman untuk semua, mulai dari petani yang menikmati hasil panen melimpah, nelayan yang melaut dengan tenang, guru yang hidup sejahtera, hingga pelaku UMKM yang mampu memperluas usaha mereka.
“Kita ingin pembangunan ekonomi ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang selama ini berada di garis depan kehidupan bangsa. Petani, nelayan, guru, buruh, UMKM harus menjadi prioritas,” tutur Prabowo.
Menurutnya, APBN harus menjadi alat untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus memperkecil kesenjangan ekonomi rakyat. Dalam paparannya, APBN bakal diarahkan untuk melindungi rakyat, memperkokoh ekonomi bangsa, dan mewujudkan rakyat lebih sejahtera.
“Negara kita memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi rakyat yang makmur, adil di mana masyarakat menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak,” katanya.
Komitmen tersebut terlihat dari target pembangunan 2027 yang mencakup penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6–6,5 persen serta penurunan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,30–4,87 persen. Pemerintah juga menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen.
Selain itu, pemerintah turut menargetkan peningkatan indeks kesejahteraan petani dari 0,7731 menjadi 0,8038 pada 2027. Target tersebut menjadi sinyal bahwa sektor pertanian masih diposisikan sebagai fondasi penting ekonomi nasional.
Prabowo juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis desa dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga telah memasukkan Ekonomi Kerakyatan dan Desa sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
“Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga kuat. Kita tidak boleh membiarkan ketimpangan antara kota dan desa semakin lebar,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian global akibat perang dagang dan konflik geopolitik, pemerintah mengklaim Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga program-program kesejahteraan masyarakat.
Fundamental ekonomi nasional dinilai tetap solid dengan inflasi April 2026 yang terkendali di level 2,42 persen serta surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut. (AYB)
