BRIEF.ID – Pemerintah optimistis ekonomi nasional tetap mampu tumbuh tinggi dengan dukungan kebijakan fiskal, investasi strategis, serta penguatan di sektor industri dan hilirisasi, meskipun kini terjadi tekanan global akibat perang dagang dan konflik geopolitik.
Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Target tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di Jakarta, Rabu (20/5).
Selain itu, dalam paparannya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa APBN akan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Prabowo juga menekankan pentingnya disiplin fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
“APBN digunakan untuk melindungi rakyat, memperkokoh ekonomi bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Prabowo mengakui bahwa dinamika global saat ini masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia. Konflik geopolitik menurut Prabowo juga memicu gangguan rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, hingga ketidakpastian nilai tukar.
Meski demikian, Presiden Prabowo menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid karena ditopang inflasi yang terkendali di level 2,42 persen pada April 2026, surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa mencapai 146,2 miliar dolar AS atau setara 5,8 bulan impor.
“Risiko dinamika geopolitik global terus diantisipasi dan dimitigasi,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengklaim Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara sejumlah negara G20 pada triwulan I 2026, yakni sebesar 5,61 persen secara tahunan. Angka itu berada di atas China, Amerika Serikat, hingga sejumlah negara Eropa.
Untuk mencapai target 2027, Presiden Prabowo juga menyiapkan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari kesehatan, pendidikan, hilirisasi dan industrialisasi, kedaulatan pangan, hingga ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
Di sisi fiskal, pemerintah memastikan bakal menjaga defisit APBN agar tetap berada di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap PDB. Pendapatan negara dipatok 11,82–12,40 persen PDB, sementara belanja negara berada di kisaran 13,62–14,80 persen PDB.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6–6,5 persen dan peningkatan proporsi lapangan kerja formal hingga 40,81 persen pada 2027.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi target ambisius tersebut. Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sementara ketidakpastian harga minyak dunia diperkirakan tetap tinggi. (AYB)
