BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan diperlukan sistem kerja hibrida yang dapat mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir kondisinya masuk kategori sangat buruk.
“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, dan work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah jam kerja 7-5, 2-5 atau ada angka yang lain,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Pada Sabtu (12/8/2023), kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat. Musim kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batubara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek.
“Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur,” katanya.
Dalam jangka pendek, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (K/L) terkait untuk mengintervensi agar kualitas udara di Jabodetabek menjadi lebih baik.
Intervensi seperti rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di wilayah Jabodetabek.
Presiden Jokowi juga memerintahkan agar ruang terbuka hijau (RTH) diperbanyak di daerah Jabodetabek dan disiapkan anggaran penyediaan RTH.
Dalam jangka menengah, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal.
Sedangkan untuk jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat.
“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek dan mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” kata Presiden Jokowi.
