BRIEF.ID – Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjadi ujian baru bagi kepercayaan pasar terkait arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang belakangan kerap disebut sebagai Prabowonomics.
Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program prioritas, investor kini menaruh perhatian pada kesinambungan kebijakan moneter dan independensi bank sentral.
Perry Warjiyo mengundurkan diri dengan alasan pribadi dan Prabowo menerima pengunduran dirinya, pada Minggu (26/7/2026). Untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti ditunjuk sebagai penjabat sementara hingga gubernur definitif dipilih sesuai mekanisme yang berlaku.
BI menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan kebijakan bank sentral tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pengunduran diri Perry Warjiyo menambah daftar pejabat tinggi sektor ekonomi dan keuangan yang mengakhiri masa jabatannya pada era pemerintahan Prabowo.
Dalam kurun waktu kurang dari setahun, sedikitnya ada sekitar tujuh pejabat strategis meninggalkan posisinya, di antaranya Menteri Keuangan, jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Gubernur BI.
Media asing juga soroti pengunduran diri Perry Warjiyo dan investor mempertanyakan independensi BI.
Kantor Berita Inggris, Reuters, menilai pengunduran diri Perry Warjiyo menjadi ujian bagi independensi BI. Dalam laporannya, Reuters menyebut pasar kini mencermati proses penunjukan gubernur definitif karena dinilai akan menentukan persepsi investor pada kredibilitas kebijakan moneter Indonesia.
Media tersebut juga menyoroti bahwa pergantian Gubernur BI terjadi setelah sejumlah perubahan pada jajaran pejabat ekonomi pemerintah dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Kondisi itu dinilai meningkatkan perhatian investor terhadap kesinambungan kebijakan ekonomi dan stabilitas institusi yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.
Sementara itu, bagi pelaku pasar, isu yang berkembang bukan hanya mengenai pergantian figur di pucuk pimpinan Bank Indonesia, tetapi juga bagaimana proses transisi tersebut memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah. Sejumlah analis menilai investor akan mencermati apakah independensi BI tetap terjaga dan koordinasi antara pemerintah serta bank sentral berjalan tanpa mengurangi mandat BI dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.
Dalam konteks Prabowonomics, stabilitas makroekonomi menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan agenda pemerintah, mulai dari percepatan investasi, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan dan energi.
Tanpa stabilitas moneter, biaya pembiayaan dapat meningkat, nilai tukar menjadi lebih bergejolak, dan kepercayaan investor berpotensi melemah.
Kini, perhatian pasar kini tertuju pada penunjukan Gubernur BI definitif. Investor berharap pemerintah memilih figur yang memiliki kredibilitas tinggi, memahami kebijakan moneter, serta mampu menjaga independensi Bank Indonesia.
Kepastian ini dinilai penting untuk memastikan agenda pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas makroekonomi.
Bagi investor, ujian utama Prabowonomics bukan hanya terletak pada ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar melalui institusi ekonomi yang kuat, kebijakan yang konsisten, dan penghormatan terhadap independensi bank sentral. (nov)
