BRIEF.ID – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya memperluas akses sekaligus meningkatkan keandalan listrik di seluruh Indonesia.
Namun sayangnya, di tengah target untuk pemerataan tersebut, kualitas pasokan dan kemampuan menghadirkan listrik secara konsisten masih menjadi pekerjaan yang harus terus dibuktikan di lapangan.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengemukakan listrik kini tidak lagi dapat dipandang sebatas kebutuhan penerangan. Ketersediaan energi listrik telah menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kegiatan usaha hingga pelayanan kesehatan.
Menurutnya, gangguan pasokan listrik pada akhirnya paling dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, pemerintah menempatkan keandalan layanan ketenagalistrikan sebagai salah satu perhatian utama.
“Kita memahami ketika listrik padam atau layanan listrik terganggu, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat luas. Karena kalau kita berbicara listrik hari ini tidak hanya berbicara soal penerangan, tapi kita berbicara mengenai akses pendidikan yang lebih baik, bekerja, berusaha, dan bahkan untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik,” tutur Dwi dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (8/9).
Menurutnya, kebutuhan listrik yang semakin melekat pada berbagai aktivitas masyarakat membuat gangguan layanan tidak bisa dilihat sebagai persoalan teknis semata. Pemadaman dapat berdampak pada kegiatan ekonomi maupun akses masyarakat terhadap layanan publik.
Atas dasar itu, Dwi menyebut keandalan listrik akan terus jadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga menyatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjangkau wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Komitmen tersebut dikaitkan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas jangkauan energi. Pemerintah menargetkan manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Meski demikian, pemerataan akses listrik tidak hanya berkaitan dengan seberapa luas jaringan dibangun. Ketersediaan pasokan, kontinuitas layanan, serta kemampuan infrastruktur menghadapi kebutuhan listrik yang terus meningkat menjadi bagian yang turut menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.
Pemerintah memandang pembangunan ketenagalistrikan memiliki dimensi sosial yang cukup besar. Infrastruktur listrik diharapkan dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini belum menikmati akses energi secara optimal.
“Membangun listrik bukan semata membangun jaringan atau memasang tiang, tapi kita membangun akses untuk kesehatan yang lebih baik, akses untuk pendidikan, dan akses bagi masyarakat untuk bisa belajar, bekerja, dan berkembang lebih baik,” ujar Dwi.
Kementerian ESDM memastikan upaya memperluas jangkauan energi akan terus dilakukan. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan sektor ketenagalistrikan. (ayb)
