BRIEF.ID – Pjs Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan, sovereign credit rating Indonesia yang diputuskan Moody’s Rating bertahan di level Baa2, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.
Hal itu didukung pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Friderica menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (6/2/2026). Ia menyampaikan OJK akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
OJK juga secara konsisten akan menjalankan program prioritas pada 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur.
“Seluruh agenda diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor,” kata Friderica.
Adapun ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11% pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kinerja itu menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.
Selain mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2, Moody’s pada Kamis (5/2/2026) juga mengumumkan untuk melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.
OJK memandang penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.
Oleh sebab itu, OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten.
Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang. (nov)
