BRIEF.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 Penjabat (Pj) gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Adapun 5 pj gubernur yang dilantik adalah Samsuddin Abdul Kadir sebagai Pj Gubernur Maluku Utara, Al Muktabar (Pj Gubernur Banten), Mohammad Rudy Salahuddin (Pj Gubernur Gorontalo), Bahtiar (Pj Gubenur Sulawesi Barat), dan Zudan Arif Fakrulloh (Pj Gubenur Sulawesi Selatan).
Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 60/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, dan Gorontalo.
“Rekan-rekan yang dilantik saya ucapkan selamat, diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden. Ini ditandatangani langsung oleh Bapak Pesiden dengan Keppres. Kita percaya, sekali lagi ini adalah amanah dari Allah SWT,” kata Mendagri.
Ia mengatakan kelima Pj gubernur merupakan kandidat yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, mereka juga telah melalui seleksi yang melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.
Dengan melewati proses panjang tersebut, dia percaya para Pj. gubernur yang dilantik mampu melaksanakan amanah dengan baik.
Mendagri meminta Pj gubernur yang baru dilantik, fokus memahami dan memajukan wilayah masing-masing serta membuat kebijakan tepat sasaran bagi masyarakat setempat.
Khusus kepada Pj gubernur yang berasal dari Kemendagri, dia berharap dapat memperkaya pengalaman di daerah, sehingga ke depan dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melekat pada Kemendagri.
“Pejabat-pejabat dari Kemendagri ini [perlu] memiliki pengalaman di daerah. Dengan makin banyak pengalaman di daerah maka akan memahami daerah dan kemudian setelah itu bisa membuat kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pj gubernur yang baru dilantik mampu meningkatkan perekonomian dan menjalankan program unggulan di daerah masing-masing.
“Tingkatkan kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dan adat. Kawal dan sukseskan pelaksanaan agenda nasional yang sangat penting, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November mendatang,” kata Mendagri.
Tito juga mengingatkan para Pj gubernur untuk segera menyiapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
