BRIEF.ID – Pasar keuangan pada dasarnya mengukur satu hal, yaitu kepercayaan. Ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam dan nilai tukar Rupiah melemah, ini menjadi pertanda bahwa pasar sedang mengirimkan sinyal bahwa investor ingin melihat kepastian lebih besar mengenai arah kebijakan ekonomi, fiskal, dan investasi di negeri ini.
IHSG terjun bebas ke zona merah pada perdagangan akhir pekan, Jumat (5/6/2026) di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG melemah 245 poin atau turun 4,20% ke level 5.594. Sementara itu, nilai tukar Rupiah menjadi sorotan setelah mengalami tekanan signifikan dan menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia.
Pertanyaannya, ada apa dengan Indonesia? Mengapa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkesan adem ayem menghadapi pelemahan IHSG dan Rupiah?
Tidak tahukah bahwa pelemahan Rupiah hingga melampaui Rp 18.000 per Dolar AS, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, khususnya terkait biaya impor, inflasi, dan keuntungan perusahaan yang memiliki utang dolar.
Saat ini, banyak investor global memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman seperti Dolar AS dan obligasi pemerintah AS. Aksi ini pasti akan berdampak signifikan bagi perekonomian nasional karena mengalir deras dana asing keluar dari pasar saham dan pasar keuangan Indonesia.
Jual Saham dan Obligasi
Ketika investor asing menjual saham dan obligasi Indonesia, mereka menukar Rupiah menjadi Dolar AS. IHSG terjun bebas karena saham dijual dan Rupiah melemah karena permintaan Dolar meningkat.
Sejumlah analis menilai pasar sedang mencermati arah kebijakan pemerintah, kondisi fiskal, serta kredibilitas kebijakan ekonomi. Ketidakpastian ini membuat investor lebih berhati-hati menempatkan dana di Indonesia.
Di sisi lain, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa fundamental ekonomi nasional masih relatif terjaga, dengan inflasi yang terkendali dan sistem perbankan yang tetap stabil. Namun pasar tidak percaya begitu saja.
Rupanya, baik Pemerintah maupun BI belum menyadari bahwa pelemahan IHSG dan nilai tukar Rupiah adalah cerminan bahwa investor mempertanyakan arah kebijakan, tata kelola, dan kepastian regulasi di negeri ini.
Pelaku pasar mencermati sejumlah kebijakan baru yang dianggap masih memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai implementasi, kewenangan lembaga, dan dampaknya pada dunia usaha. Ketika informasi belum lengkap, pasar cenderung bersikap hati-hati, dan sikap hati-hati itu sering tercermin pada pelemahan IHSG atau nilai tukar Rupiah.
Sebaliknya, jika pemerintah mampu memberikan penjelasan yang jelas, menerapkan aturan secara konsisten, dan menjaga kepastian hukum, kepercayaan investor akan meningkat kembali. Karena itu, banyak analis mengatakan bahwa kepercayaan pasar dibangun bukan hanya oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kepastian regulasi dan tata kelola yang baik.
Saat ini, terlihat jelas kekhawatiran investor atas independensi lembaga ekonomi setelah perubahan regulasi yang memperluas peran bank sentral dan hubungan dengan lembaga politik.
Mereka juga mempertanyakan ketidakpastian penerapan kebijakan baru terkait pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui sistem yang lebih terpusat.
Di sisi lain, investor mengamati secara saksama peninjauan pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi dan struktur pasar juga menjadi perhatian investor global. Ditambah lagi, outlook Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional mendapat tekanan karena kekhawatiran terhadap prediktabilitas kebijakan dan tata kelola.
Ketika IHSG dan Rupiah melemah, fokus utama Pemerintah adalah memulihkan kepercayaan pasar.
Pemerintah secara transparan menjelaskan arah kebijakan ekonomi secara transparan, menghindari perubahan regulasi yang mendadak, serta memberikan kepastian bagi investor domestik dan asing. Pemerintah juga wajib menjaga disiplin fiskal dengan cara mengendalikan defisit anggaran, menjaga rasio utang pemerintah pada tingkat yang sehat, serta memperkuat komunikasi dengan pasar.
Pasar biasanya akan merespons positif apabila Pemerintah mampu menunjukkan bahwa kebijakan ekonominya konsisten, transparan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. (nov)
