Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ahmad Basarah mengawali pengantar diskusi pada acara Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam dan TNI: Siapa Berani Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya, di Kantor DPP PA GMNI, Cikini, Menteng, Jakarta, Senin (22/7/2019). Menurutnya, Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran yang dilakukan oleh kalangan Nasionalis, Islam dan juga TNI.
Namun, ada gejala kuat di sebagian kecil masyarakat yang kembali mempertentangkan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia. Mulai dari konsensus kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, pertentangan Islam VS Pancasila, pertentangan NKRI VS Khilafah. Bahkan sudah ada yang menyatakan tekadnya bahwa pada tahun 2024 Indonesia harus berubah menjadi negara Khilafah.
“Gerakan politik ini membawa pikiran dan semangat intoleransi, melakukan monopoli kebenaran, anti terhadap keberagaman dan bercita-cita mendirikan negara Khilafah. Menurut keterangan Polri, kelompok tersebut juga melakukan pendekatan kepada partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan intelektual,” ujarnya.
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga wakil Ketua Dewan Pertimbangan PA GMNI, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Kepala Staf Presiden RI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan bahwa TNI tentu saja memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga Indonesia.
“Sejak awal, TNI bersama kalangan nasionalis dan agama bagaikan tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan mengawal berdirinya Republik Indonesia. Apakah tiga-tiganya eksis? Tidak perlu diragukan kalau bicara Islam, jelas perjuangan bagian dari iman. Kalau kita lihat kelompok nasionalis, kalau tidak ada nasionalis ambruk. Posisi nasionalis ini bisa bertahan dari tarikan kanan kiri,” terangnya.
Sementara itu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memastikan bahwa komitmen Muhammadiyah kepada Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Mu’ti juga membeberkan peran Muhammadiyah dalam melahirkan Indonesia.
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini juga menyampaikan sejarah dan kontribusi NU kepada Indonesia. Bagi NU politik itu menjalankan politik kebangsaan yang ujungnya kemaslahatan. Siapapun yang jadi Presiden, Gubernur, maka NU menghargai kepemimpinannya jika itu membangun kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terakhir Sekretsris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menegaskan bahwa Persatuan ketiga komponen utama penopang bangsa Indonesia merupakan sebuah keharusan. Selain itu Hasto juga menjelaskan desain koalisi ke depan.
“Pertama adalah penataan sistem prisedensial. Kedua konsolidasi ideologi. Ketiga berpijak pada sejarah dan keempat sepakat pada agenda strategis bangsa ke depan.” ujarnya.
