BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 terus mendukung kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga momentum pemulihan dan transisi dari pandemi Covid-19 menuju normal.
“APBN bersifat fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi negara kita sehingga kami berharap di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. Kami optimistis, namun tetap menjaga stabilitas dan mengurangi kesenjangan,” kata Menkeu dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Ia mengatakan, pada tahun 2023 penanganan kesehatan terus dilanjutkan melalui program reguler di pusat dan daerah, serta perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan – diberikan untuk menjaga daya beli dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selanjutnya penguatan pemulihan ekonomi terus didorong melalui berbagai program, termasuk program pemberdayaan dan akses pembiayaan bagi UMKM, serta dukungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendorong pemulihan di daerah dan desa, terutama pemanfaatan dana desa dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
APBN 2023, lanjut Menkeu, mendukung berbagai bidang pembangunan mulai dari modal manusia, modal fisik, dan antisipasi ketidakpastian. Di bidang kesehatan, anggaran pada tahun 2023 dialokasikan Rp178,7 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah Rp60 triliun, yang fokus untuk mencegah stunting.
Di bidang pendidikan, alokasi anggarannya sebesar Rp 612,2 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun, transfer ke daerah Rp305,6 triliun, serta pembiayaan Rp69,5 triliun.
Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp476 triliun,terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, serta pembiayaan Rp 4,3 triliun.
“Perlindungan sosial ini cukup masih cukup tebal sebetulnya, bahkan lebih tinggi dari tahun 2022. Berbagai belanja bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan diberikan untuk mengurangi kesenjangan serta agar pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan berdaya tahan,” jelas Menkeu.
Anggaran ketahanan pangan, lanjutnya, dialokasikan senilai Rp104,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun. Sementara ketahanan energi sebesar Rp 341,3 triliun, yang terdiri atas subsidi energi dan kompensasi Rp 339,6 triliun serta lainnya Rp1,7 triliun.
Anggaran infrastruktur mencapai Rp392,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, serta pembiayaan Rp86 triliun. Selain itu, anggaran pertahanan keamanan Rp316,9 triliun yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat.
No Comments