BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir dengan mengandalkan embung, waduk, dan normalisasi sungai. Salah satu proyek yang diharapkan dapat mengurangi risiko genangan di Ibu Kota adalah Embung Kebagusan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang ditinjau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Selasa (13/10/2026).
Pramono mengemukakan pembangunan embung merupakan bagian dari ikhtiar penanganan banjir yang dilakukan secara menyeluruh. Selain menambah kapasitas tampungan air, Pramono mengemukakan Pemprov DKI juga menyiapkan normalisasi tiga sungai, yakni Ciliwung, Krukut, dan Cakung.
“Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini sedang mempersiapkan penanganan banjir secara menyeluruh, baik itu membangun embung, waduk, dan juga normalisasi tiga sungai yang ada: Ciliwung, Krukut, dan Cakung,” tutur Pramono.
Embung Kebagusan dibangun di atas lahan sekitar dua hektare untuk mengurangi debit air yang mengalir melalui sistem Saluran Penghubung (Phb) Joe. Infrastruktur itu diharapkan dapat menekan risiko genangan di kawasan sekitar, khususnya yang dipengaruhi aliran dari daerah aliran sungai (DAS) Mampang dan Krukut.
Pramono berpandangan secara teoretis, keberadaan embung tersebut berpotensi menahan sebagian aliran air dari kedua daerah aliran sungai itu. Namun, Pramono mengatakan bahwa efektivitasnya dalam mengurangi banjir tetap bergantung pada kondisi aliran air dan kapasitas sistem pengendalian banjir secara keseluruhan.
“Embung yang seperti ini yang kita sebut dengan Embung Kebagusan itu luasnya kurang lebih dua hektare. Mudah-mudahan dengan penanganan banjir, walaupun pasti masih terjadi, mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Dari hitungan secara teoretis, Mampang atau DAS Mampang dan Krukut ini mudah-mudahan bisa menahan air sampai dengan delapan persen,” kata Pramono.
Selain untuk pengendalian banjir, Embung Kebagusan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat sekitar. Pemprov DKI berencana mengoptimalkan pemanfaatan air yang tertampung melalui kerja sama antara Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan PAM Jaya.
Menurut Pramono, pemanfaatan tersebut dapat memperluas fungsi embung, tidak hanya sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat, termasuk warga apartemen di sekitar lokasi.
Meski demikian, pemanfaatan air embung untuk kebutuhan masyarakat memerlukan kajian mengenai kualitas air, kapasitas pasokan, serta kelayakan pengolahan dan distribusinya. Dengan demikian, fungsi tambahan tersebut dapat berjalan tanpa mengurangi tujuan utama embung sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menargetkan tiga embung dan waduk di Jakarta mulai beroperasi pada Februari 2027. Infrastruktur tersebut mencakup dua lokasi di Jakarta Timur dan satu lokasi di Jakarta Barat.
“Target kami adalah di Februari 2027 ketiga embung dan waduk ini sudah beroperasi. Tadi disampaikan Pak Gubernur ada dua lokasi plus satu izin di Jakarta Barat juga. Jadi, di Jakarta Timur ada dua sudah selesai dan di Jakarta Barat ada satu sudah selesai di tahun anggaran 2026,” kata Ika. (ayb)
