BRIEF.ID – Indonesia resmi memangkas ekspor gas bumi ke Singapura mulai hari ini, Sabtu (24/10/2026). Langkah tersebut dilakukan karena Pemerintah Indonesia fokus menjaga ketahanan energi dalam negeri.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto, mengatakan ekspor gas ke Singapura dikurangi dari Blok Natuna dan Sumatera untuk menjaga pasokan gas untuk kebutuhan listrik dalam negeri.
“Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dikurangi dari Natuna, dan dialihkan ke dalam negeri ke PLN Batam melalui Pipa WNTS – Pulau Pemping – Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” kata Djoko, di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Sementara pengurangan ekspor gas ke Singapura dari Sumatra sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari, dan dialihkan melalui pipa TGI untuk keperluan Listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.
Djoko menjelaskan, keputusan Pemerintah Indonesia mengurangi ekspor gas ke Singapura sesuai dengan Undang Undang Migas Pasal 8 ayat (1) bahwa Pemerintah memberikan perioritas pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri.
Menurut dia, pemangkasan pasokan gas juga hanya dilakukan untuk Singapura, bukan ke negara lain. Mengenai sampai kapan pengurangan ekspor gas ke Singapura dikurangi, akan terus dipantau perkembangannya oleh SKK Migas.
“Pemangkasan ekspor gas hanya untuk Singapura, enggak ada ke negara lain, pipanya kan ke Singapura saja,” ujar Djoko.
Seperti diketahui, wacana untuk menghentikan ekspor gas ini kali pertama diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas ke negara tetangga,” kata Bahlil, usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bahlil mengungkapkan, wacana ini sejalan dengan program ketahanan energi nasional, di tengah dinamika geopolitik dunia yang masih panas.
Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus bertahan (survival), karena tekanan eksternal akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, seperti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival,” ungkap Bahlil.
Dengan demikian, lanjutnya, Kementerian ESDM konsen pada upaya survival untuk ketahanan energi, mengingat harga minyak mentah terus melonjak.
“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” tutur Bahlil. (Jea)
