BRIEF.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02% pada 2023.
Hal tersebut, disampaikan Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, saat konferensi pers Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Amalia mengungkapkan, hasil SNLIK 2024 juga menunjukkan indeks literasi keuangan konvensional tercatat di angka 65,08%, diikuti dengan indeks inklusi keuangan yang berada di angka 73,55%.
Sedangkan, indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah, yakni 39,11% serta indeks inklusi keuangan syariah 12,88%.
“Hasil SNLIK 2024, kita ini dapat memberikan gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional secara menyeluruh dan bisa mencerminkan populasi Indonesia,” kata Amalia.
Menurut dia, metode SNLIK tahun ini menggunakan sebaran sampling yang mencakup sebanyak 34 provinsi yang tersebar di 120 kabupaten/kota. Responden yang berkontribusi dalam hasil survei tercatat mencapai 10.800 orang dengan rentang usia 15-79 tahun.
Metodologi sampling yang digunakan pada SNLIK 2024 adalah stratified multistage cluster sampling. Metodologi tersebut lebih merepresentasikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara keseluruhan.
Terkait dengan itu, hasil SNLIK Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan terdapat perbedaan metodologi dalam pengumpulan data survei.
Pada SNLIK sebelumnya, BPS menggunakan metodologi purposive sampling dan simpel random sampling yang menghasilkan sampel responden yang cenderung bias ke perkotaan dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
“Jadi, indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan indeks literasi dan inklusi keuangan hasil Tahun 2022,” ungkap Amalia.
Pada kesempatan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, menyampaikan ada perbedaan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan komposit untuk wilayah perkotaan dan perkotaan.
Menurut dia, indeks literasi keuangan komposit perkotaan sebesar 69,71% dan pedesaan 59,25%. Sedangkan indeks inklusi keuangan komposit perkotaan berada di angka 78,41 persen dan 70,13 persen di pedesaan.
“Rendahnya angka literasi dan inklusi keuangan di pedesaan daripada perkotaan disebabkan masih adanya keterbatasan akses digital dan informasi di pedesaan,” tutur Frederica yang akrab disapa Kiki.
Terkait dengan itu, Kiki mengungkapkan, OJK akan terus meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan baik kepada masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
Hal itu, terutama untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari pinjaman online ilegal, judi online, investasi ilegal, dan instrumen lainnya.
“Kita harus support mereka inklusi keuangan buat apa? Karena inklusi keuangan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kiki.
No Comments