Idrus Marham: Tidak Etis JK Bertemu Mbak Mega Mengatasnamakan Partai Golkar

BRIEF.ID – Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyatakan,  tidak etis bila Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,” kata Idrus di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat ( 1/3/2024).

Mantan Mensos itu menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.

“Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?” ujarnya.

Menurut Idrus, jika JK mewakili Partai Golkar, harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Kalau tidak ada mandat dari ketua umum,  sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar,” katanya.

Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati  mengatasnamakan Partai Golkar.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan  Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla  pasti terjadi.

“Pasti terjadi lah,” ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Tekanan Jual Berlanjut, IHSG Terkoreksi 1,28%

BRIEF.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan...

Rupiah Ditutup Menguat di Bawah Rp17.850 per Dolar AS, Ini Pemicunya

BRIEF.ID - Nilai tukar (kurs) rupiah hari ini ditutup...

Dana Milik Iran US$ 6 Miliar di Qatar Segera Dicairkan

BRIEF.ID – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa dana...

DPR Kritik Anggaran Nol untuk Pengawasan Kementerian PU, Khawatir Temuan BPK Meningkat

BRIEF.ID - Komisi V DPR menyoroti besarnya backlog anggaran...