BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Menurutnya, kritik publik merupakan bagian penting dari hubungan demokratis antara parlemen dan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Puan mengatakan, DPR menyadari masih terdapat banyak ruang untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kelembagaan. Pembenahan tersebut mencakup pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi parlemen.
“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” ujar Puan.
Ia mengatakan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat dapat tersalurkan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, komunikasi antara parlemen dan masyarakat harus terus dibangun secara terbuka.
Masukan masyarakat, lanjutnya, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja DPR. Kritik yang disampaikan publik, kata Puan, dapat menjadi bahan untuk melihat berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dalam menjalankan tugas dan kewenangan parlemen.
“DPR RI menyadari masih banyak ruang untuk berbenah, masih banyak hal yang harus ditingkatkan,” katanya.
Menurut Puan, pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu tugas utama DPR dalam membentuk undang-undang bersama pemerintah. Dalam proses tersebut, keterlibatan masyarakat menjadi penting agar produk legislasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat.
Selain legislasi, DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran negara bersama pemerintah, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan serta kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan kualitas pelaksanaan ketiga fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan seberapa efektif DPR menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat.
Di tengah dinamika kehidupan demokrasi, DPR juga menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan responsivitas lembaga negara. Berbagai kebijakan dan keputusan DPR kerap menjadi perhatian publik, termasuk melalui ruang digital dan media sosial.
Pada kesempatan itu, Puan menekankan pentingnya DPR untuk terus menjaga kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, parlemen tidak boleh kehilangan hubungan dengan realitas dan persoalan yang dihadapi rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
Puan juga mengingatkan bahwa DPR merupakan bagian dari sistem demokrasi yang harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak hanya berlangsung melalui proses pemilu, tetapi juga melalui komunikasi, dialog, serta penyampaian aspirasi secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, kritik publik dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memastikan DPR tetap berada dalam koridor mandat sebagai lembaga perwakilan.
“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR,” tegas Puan.
Ia mengatakan, keterbukaan terhadap kritik harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi. DPR, lanjutnya, perlu terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai pertimbangan dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Peringatan HUT ke-81 DPR juga menjadi momentum bagi parlemen untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan lembaga tersebut sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan amanat konstitusi.
Puan menegaskan, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan DPR menghasilkan produk legislasi, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh proses kerja parlemen dapat dipahami masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Dengan semakin terbukanya ruang komunikasi publik, DPR dituntut untuk mampu merespons kritik secara konstruktif. Keterbukaan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
Puan menambahkan, DPR akan terus berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menurutnya, parlemen yang kuat bukan hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuannya menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. (nov)
