BRIEF – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menagih sikap tegas Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.
Ganjar menyampaikan hal itu usai meluncurkan Program Penghapusan Kredit Macet Nelayan, di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).
Dia mengungkapkan, kasus dugaan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur (Jatim). Di daerah itu terjadi praktik bagi-bagi uang di salah satu gudang tembakau di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, pada Kamis (28/12/2023).
Selain praktik bagi-bagi uang, dugaan pelanggaran Pemilu lainnya yang menjadi sorotan adalah sejumlah personel Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat membuat video dukungan kepada Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Kader PDI Perjuangan ini menyentil Bawaslu, yang sampai saat ini belum menjatuhkan sanksi bagi para pihak yang diduga melakukan pelanggaran jelang Pilpres 2024.
“Mudah-mudahan Bawaslu segera bertindak, dan sampai hari ini kita melihat kok belum ada sanksinya. Bahkan, kemarin saya lihat Satpol PP menyampaikan seperti itu tidak cepat direspons,” ujar Ganjar.
Dia menegaskan, personel Satpol PP Kabupaten Garut secara jelas mengenakan seragam saat menyampaikan dukungan.
“Itu sudah jelas-jelas loh, ada seragamnya, ada komentarnya. Ada yang mengatakan hal ini tidak melanggar, saya tidak mengerti lagi, kalau seperti itu. Ini memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran. Di mana letak jurdilnya. Di mana letak demokratisasi yang jujur,” tanya Ganjar.
Lebih lanjut, dikatakan perlu komitmen dari para pemimpin untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil (jurdil).
“Saya mengingatkan diri saya sendiri termasuk juga relawan agar kita taat aturan. Kita boleh kritik, tapi kita juga harus taat aturan,” tegasnya.
Capres berambut putih ini menambahkan, bahwa jika semua dugaan pelanggaran pemilu dianggap tidak melanggar peraturan, maka semua pihak akan berimprovisasi dengan cara masing-masing untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024.
“Jangan sampai pemilunya nanti rusak,” pungkasnya.
