BRIEF.ID – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan, program KTP Sakti adalah political will untuk mengefektifkan Satu Data Indonesia dan memudahkan rakyat mengakses semua layanan pemerintah, termasuk bantuan-bantuan sosial.
Satu Data Indonesia berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) penggunaannya untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat meliputi layanan kesehatan, pendidikan sosial, hingga subsidi dan bantuan-bantuan.
“KTP Sakti itu sistemnya sudah ada, yaitu Satu Data Indonesia yang basisnya NIK. Jadi tinggal profilingnya saja, tidak perlu keluarkan biaya lagi untuk buat sistem baru. Wong ini cuma soal political will kok,” kata Ganjar, di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, (30/12/2023).
Ia mengatakan, KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua layanan tersebut, adalah gagasan berdasarkan keluhan dan masukan terkait pengelolaan dana-dana dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti, data masyarakat terkhusus yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi tidak lagi berbeda antar-kementerian, karena mengacu pada profil data KPM di dalam KTP Sakti.
“Saat kita berkeliling ke banyak tempat ternyata masukan dari masyarakat siapa yang paling berhak untuk mendapatkan bansos. Ini bisa menimbulkan kecemburuan, lalu disebut tidak tepat sasaran. Lewat KTP Sakti, ini akan dibenahi,” kata Ganjar.
Ganjar menyampaikan ada keluhan warga dari kelompok tidak mampu. Warga itu punya Kartu Indonesia Sehat (KIS), tetapi saat ingin berobat terblokir. Inilah yang menurut Ganjar yang harus diperbaiki menggunakan KTP Sakti.
Selain keluarga miskin, KTP Sakti juga difungsikan untuk mengidentifikasi warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga nantinya memperoleh bantuan pupuk dan subsidi BBM (bahan bakar minyak) sehingga tepat sasaran.
“Dengan KTP Sakti, terbaca nantinya profil masing-masing penduduk, termasuk kategorisasi keluarga miskin, menengah dan atas (kaya). Bantuan pun jadi terarah, terapan sasaran,” kata Ganjar.
Bagaimana dengan keamanan datanya? Ganjar memastikan keamanan data menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal ini karena pemerintah yang memegang profiling data penduduk untuk setiap KTP Sakti.
