BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong untuk memperluas integrasi transportasi publik hingga menjangkau jalan-jalan lingkungan atau kawasan mikro. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. Menurut Wibi, pengembangan transportasi publik Jakarta saat ini tidak cukup hanya mengandalkan jaringan transportasi utama seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Namun, dibutuhkan konektivitas hingga ke kawasan permukiman agar masyarakat lebih mudah mengakses angkutan umum.
“Sekarang kita harus meningkatkan lagi transportasi masuk ke dalam jalan-jalan yang lebih mikro,” tutur Wibi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (30/9).
Dia juga menilai bahwa kemudahan akses, kenyamanan, dan keterjangkauan tarif menjadi faktor penting yang menentukan pilihan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. “Karena harga yang sangat affordable, dan nyaman,” kata Wibi.
Salah satu layanan yang dinilai kini perlu diperluas, menurut Wibi adalah Mikrotrans. Angkutan pengumpan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kawasan permukiman yang belum terhubung secara optimal dengan jaringan transportasi utama. Sehingga masyarakat tidak lagi harus menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai halte, stasiun, atau titik keberangkatan transportasi publik lainnya.
“Sehingga orang akan memilih menggunakan transportasi publik dibanding menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya. Wibi mengakui, persoalan transportasi Jakarta saat ini semakin kompleks seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi penambahan kapasitas jalan. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap lalu lintas perkotaan.
“Tantangannya besar ya,” tutur Wibi. Maka dari itu, integrasi antarmoda perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan transportasi Jakarta. Menurutnya, rencana induk transportasi harus mampu memastikan konektivitas antarlayanan berjalan menyeluruh, bukan sekadar menghubungkan simpul-simpul transportasi utama.
“Maka ke depan dengan adanya rencana induk transportasi kita berharap semua konektivitas ada,” kata Wibi. Namun, penguatan transportasi publik juga perlu dibarengi dengan pembangunan fasilitas bagi pengguna jalan nonmotor. Wibi menilai, kebijakan transportasi Jakarta harus memberikan perhatian lebih terhadap pejalan kaki dan pesepeda.
“Nah ke depan kita harus bisa berpikir out of the box,” tegas Wibi. Dia mengusulkan pemberian insentif bagi pesepeda dan pejalan kaki sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. “Kebijakan ini diharapkan dapat membuat perjalanan tanpa kendaraan bermotor semakin menarik,” tutupnya. (ayb)
