BRIEF.ID – Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jakarta diusulkan tidak lagi terpusat di kawasan Sudirman-Thamrin.
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperluas lokasi CFD ke sejumlah kawasan strategis, mulai dari Blok M, Kota Tua, Gatot Subroto, hingga Slipi.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mengatakan, perluasan CFD diperlukan agar manfaat ruang publik dan pengendalian polusi udara dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah ibu kota.
Menurutnya, selama ini pelaksanaan CFD yang terpusat di koridor Sudirman-Thamrin membuat akses masyarakat terhadap ruang publik bebas kendaraan belum tersebar secara merata. “Yang penting jangkauannya diperluas,” tutur Manuara dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (30/9).
Dia menilai, pemerataan lokasi CFD tidak hanya bisa memberikan alternatif ruang olahraga dan rekreasi bagi warga, tetapi juga berpotensi mendistribusikan manfaat lingkungan dan aktivitas ekonomi ke kawasan lain di Jakarta.
Sejumlah wilayah yang dinilai dapat dikaji sebagai lokasi baru CFD antara lain Blok M, Kota Tua, Gatot Subroto, dan ruas jalan di kawasan Slipi. Kendati demikian, menurut Manuara, penentuan lokasi tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing kawasan.
Manuara juga mengusulkan agar Pemprov DKI mempertimbangkan pelaksanaan CFD pada hari Sabtu, sehingga masyarakat bisa memiliki lebih banyak pilihan untuk menikmati ruang publik pada akhir pekan.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa perluasan CFD tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan popularitas suatu kawasan. Pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas.
“Kami setuju, tetapi berdasarkan kajian. Tidak boleh menambah ruas dan titik konsentrasi tanpa kajian akademis,” kata Manuara.
Menurutnya, kajian tersebut penting untuk memastikan penutupan jalan tidak justru menimbulkan persoalan baru, terutama kemacetan dan gangguan akses transportasi di kawasan yang menjadi lokasi CFD maupun sekitarnya.
Selain sebagai ruang olahraga dan rekreasi, CFD juga dinilai memiliki potensi dikembangkan menjadi pusat interaksi sosial dan penggerak ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Manuara menyebut, momentum CFD dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung kepada masyarakat. Layanan administrasi kependudukan hingga Samsat, misalnya, dapat dipertimbangkan untuk membuka pelayanan di lokasi kegiatan.
Melalui konsep tersebut, CFD diharapkan tidak sekadar menjadi agenda penutupan jalan pada waktu tertentu. Kegiatan ini dapat dikembangkan sebagai ruang publik multifungsi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, olahraga, rekreasi, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi warga.
Di sisi lain, Manuara mengingatkan bahwa pengendalian polusi udara Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pembatasan kendaraan melalui CFD.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat upaya ekologis secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperbanyak ruang terbuka hijau serta mengembangkan rekayasa vegetasi yang sesuai dengan karakteristik lingkungan perkotaan. “Secara biologis, tumbuhan yang menyerap karbon monoksida dan karbon dioksida bisa dibuat secara alami,” ujar Manuara. (ayb)
