BRIEF.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah fenomena kemarau ekstrem menuntut langkah antisipasi cepat dari pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar tidak menunggu bencana meluas untuk mengambil tindakan mitigasi di lapangan.
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya mendorong BMKG untuk memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menurutnya, langkah ini dinilai krusial untuk menekan potensi karhutla, khususnya pada wilayah-wilayah rawan tinggi serta kawasan lahan gambut yang sangat mudah terbakar akibat kekeringan panjang.
“BMKG perlu memaksimalkan modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi menghadapi kemarau ekstrem. Jangan sampai kita menunggu karhutla meluas baru kemudian melakukan penanganan,” tutur Danang dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (20/8).
Menurut Danang, cuaca panas ekstrim yang berlangsung lama memicu peningkatan titik panas atau hotspot, sehingga OMC dapat diandalkan untuk meningkatkan peluang hujan buatan di area prioritas.
Meski demikian, dia menekankan bahwa pelaksanaannya wajib berbasis pada kajian meteorologis yang akurat dan pemetaan wilayah yang benar-benar membutuhkan intervensi.
Selain fokus pada upaya modifikasi cuaca, Danang menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam menghadapi musim kemarau ekstrem ini.
Menurutnya, informasi ihwal cuaca, peta kerawanan, dan data titik panas yang dirilis BMKG harus segera ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait, serta aparat di lapangan.
“Yang paling penting adalah sinergi. Data dan informasi BMKG harus terhubung dengan langkah konkret pemerintah daerah dan instansi terkait. Kalau sudah terdeteksi wilayah yang rawan, mitigasinya harus segera dilakukan,” katanya.
Danang menambahkan, data tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai informasi saja, melainkan harus menjadi landasan untuk operasional pencegahan karena pendekatan preventif terbukti jauh lebih efektif dibanding penanganan pasca-bencana yang membutuhkan sumber daya, personel, dan biaya masif.
Lebih lanjut, Danang mengingatkan bahwa karhutla bukan sekadar isu lingkungan hidup semata, melainkan ancaman serius yang dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan. Mulai dari penurunan kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat, gangguan pada sektor transportasi akibat terbatasnya jarak pandang, hingga hambatan signifikan bagi aktivitas dan produktivitas ekonomi nasional.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya bisa merembet ke kesehatan, transportasi, ekonomi masyarakat, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” ujarnya.
Pihak legislatif berharap kolaborasi erat antara BMKG dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus mengedepankan prinsip pencegahan dan deteksi dini, sehingga risiko bencana besar selama kemarau ekstrem dapat diminimalisir sedini mungkin.
“Jangan bekerja setelah terjadi bencana. Kita harus mengedepankan mitigasi, deteksi dini, dan respons cepat. Dengan begitu, risiko karhutla selama kemarau ekstrem dapat diminimalisir,” tutupnya. (ayb)
