BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan 40 Barang Milik Daerah (BMD) dengan estimasi potensi investasi awal mencapai Rp22,37 triliun.
Puluhan aset tersebut dipromosikan melalui Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, aset-aset tersebut ditawarkan kepada investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk dikembangkan melalui berbagai skema kerja sama.
“Hari ini kami menyelenggarakan JAFEX 2026 untuk mempertemukan potensi aset Jakarta dengan mitra strategis. Aset daerah harus dikelola secara optimal agar tidak sekadar tercatat, tetapi memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” tutur Pramono saat membuka JAFEX 2026.
Pramono mengatakan, nilai Rp22,37 triliun tersebut masih merupakan estimasi awal untuk studi kelayakan. Nilai investasi aktual masih harus dihitung berdasarkan kajian teknis, desain, spesifikasi bangunan, hingga biaya pembangunan.
“Ada 40 BMD potensial yang dipromosikan dengan asumsi nilai investasi sekitar Rp22,37 triliun. Ini merupakan estimasi awal untuk studi kelayakan, sehingga nilai aktual masih perlu dikaji melalui studi teknis, desain, spesifikasi bangunan, dan perhitungan biaya,” katanya.
Puluhan aset tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, antara lain kawasan transit oriented development (TOD), waterfront dan riverfront, mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, ruang komersial dan kreatif, serta media luar ruang.
Menurut Pramono, pengembangan BMD diarahkan untuk mendukung konektivitas kawasan, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan ruang publik di Jakarta.
Selain menawarkan aset kepada investor, Pemprov DKI juga menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset daerah.
Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta pada 2026 menargetkan pendapatan dari pemanfaatan aset meningkat menjadi Rp1 triliun, dari sekitar Rp805 miliar.
Pramono mengatakan optimalisasi aset menjadi salah satu upaya Pemprov DKI memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, kebutuhan pembangunan Jakarta tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD.
“Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami mendorong creative financing dan skema kerja sama, termasuk kompensasi atas pelampauan KLB, untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” ujarnya.
Salah satu contoh skema tersebut, kata Pramono, terdapat dalam rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub di Kuningan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBD.
Pemprov DKI berharap optimalisasi BMD tidak berhenti pada tahap promosi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama yang konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap JAFEX menghasilkan kerja sama konkret dengan prinsip profesional dan transparan. Setiap pemanfaatan aset harus memberi manfaat bagi masyarakat, menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha, serta memberikan nilai jangka panjang bagi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” tutur Pramono.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik pelaksanaan JAFEX 2026.
AHY mengatakan pengembangan aset publik membutuhkan sinergi antara pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
“Semoga Jakarta bisa menjadi kota yang penuh dengan inovasi, kota global dunia yang menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan untuk semua,” ujar AHY.
Dia menilai kolaborasi berbagai pihak dapat membuka peluang untuk mengembangkan aset publik menjadi infrastruktur maupun layanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, bisa kita sinergikan dan kolaborasikan, kita akan punya peluang yang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” tutur AHY. (ayb)
