BRIEF.ID – Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong 25 desa wisata di lima provinsi untuk naik kelas dengan memperkuat kualitas produk, layanan, tata kelola, hingga pemasaran digital agar mampu menjangkau pasar wisatawan Muslim domestik dan internasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim yang digelar pada 5-7 Agustus 2026 di Bandung, Jawa Barat.
Sebanyak 25 desa wisata dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti program tersebut. Kelima provinsi merupakan wilayah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
Ke-25 desa wisata itu terpilih melalui proses kurasi Bank Indonesia dari 63 desa wisata potensial.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Masruroh, mengatakan desa wisata memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata berkualitas karena menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan melalui budaya, alam, tradisi, dan kehidupan masyarakat lokal.
“Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkualitas melalui Pariwisata Ramah Muslim, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim merupakan peluang strategis yang perlu terus diperkuat,” kata Masruroh dalam keterangannya, Selasa (11/8).
Program yang merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim Tahun 2026 tersebut tidak hanya memberikan pelatihan mengenai konsep Pariwisata Ramah Muslim (PRM).
Pengelola desa wisata dibekali kemampuan memperkuat tata kelola, mengembangkan produk berbasis potensi lokal, menyusun paket wisata, melakukan pemasaran digital berbasis data, serta menetapkan indikator kinerja.
Seluruh peserta juga didampingi untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan masing-masing desa hingga menyempurnakan produk wisata agar lebih kompetitif.
Salah satu targetnya adalah mendorong produk dan paket wisata terbaik untuk masuk atau onboarding ke platform Online Travel Agent (OTA).
Langkah ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan visibilitas desa wisata di pasar domestik maupun internasional.
Selain pengembangan produk, peserta mendapatkan pembekalan mengenai Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim dan Petunjuk Teknis Destinasi Wisata Ramah Muslim.
Standar tersebut antara lain mencakup ketersediaan makanan dan minuman halal, sarana ibadah yang bersih dan mudah diakses, serta fasilitas sanitasi yang layak dalam unsur 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.
Masruroh menegaskan konsep tersebut merupakan layanan tambahan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, bukan membatasi jenis wisatawan yang datang.
“PRM bukan konsep yang membatasi wisatawan tertentu. PRM merupakan pendekatan untuk menciptakan destinasi yang semakin nyaman, inklusif, mudah diakses, dan mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih baik bagi seluruh wisatawan,” ujarnya.
Karena itu, setiap desa tetap diarahkan mengembangkan produk berdasarkan karakter, budaya, dan potensi lokal masing-masing.
Peserta juga mendapatkan pembelajaran langsung melalui kunjungan lapangan ke Desa Wisata Cibuntu di Kuningan, Jawa Barat.
Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, mengatakan penguatan kapasitas desa wisata merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Pariwisata Ramah Muslim sekaligus menjadikan desa wisata sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui bootcamp ini, Bank Indonesia bersama Kementerian Pariwisata tidak hanya memberikan penguatan kapasitas kepada pengelola desa wisata, tetapi juga melakukan pendampingan yang lebih terarah agar setiap desa mampu mengembangkan paket wisata yang kompetitif dan siap dipasarkan,” kata Dwi.
Menurut dia, desa wisata perlu memiliki produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki nilai jual dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Jika produk wisata semakin siap dipasarkan, manfaat ekonominya diharapkan ikut mengalir kepada pelaku usaha lokal, mulai dari kuliner, homestay, transportasi, kerajinan, hingga jasa pemandu wisata.
Salah satu keluaran utama bootcamp adalah penyusunan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) bagi masing-masing desa wisata.
Dokumen tersebut menjadi panduan pascapelatihan yang mencakup peningkatan kualitas layanan, pengembangan produk dan paket wisata, promosi digital, hingga strategi meningkatkan kunjungan wisatawan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan adanya Action Plan, pengembangan desa wisata diharapkan tidak berhenti setelah bootcamp, tetapi dilanjutkan melalui implementasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi.
Penguatan desa wisata ramah Muslim dilakukan di tengah semakin besarnya potensi pasar wisatawan Muslim global.
Indonesia memiliki modal kuat berupa kekayaan alam, budaya, kuliner, serta jumlah penduduk Muslim yang besar. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, kesiapan produk, dan kemudahan akses bagi wisatawan.
Karena itu, konsep Pariwisata Ramah Muslim diarahkan sebagai bagian dari quality tourism, bukan sebagai upaya menyeragamkan destinasi.
Masruroh mengatakan pengembangan PRM tetap mengedepankan budaya, kearifan lokal, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Melalui kolaborasi tersebut, desa wisata diharapkan semakin adaptif, inovatif, berkualitas, dan kompetitif, sekaligus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dan bagian penting dari penguatan ekosistem Pariwisata Ramah Muslim Indonesia di tingkat nasional maupun global,” kata Masruroh.
Dalam program tersebut, BI dan Kemenpar juga melibatkan Enhaii Halal Tourism Center (EHTC), Atourin, pemerintah daerah, serta pengelola desa wisata.
Kolaborasi multipihak ini diharapkan membuat desa wisata tidak hanya memiliki daya tarik, tetapi juga produk yang siap dijual, layanan yang berkualitas, kanal pemasaran digital, dan akses ke pasar wisatawan yang lebih luas.
Dengan demikian, pengembangan desa wisata ramah Muslim diarahkan bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. (ayb)
