BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian Puan adalah kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Ia menilai kebakaran di kawasan Bromo yang dilaporkan telah meluas hingga sekitar 520 hektare (ha) dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah.
Menurut Puan, fokus penanganan harus diarahkan pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, serta keselamatan masyarakat.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan pers, Senin (10/8/2026).
Karhutla di kawasan Bromo dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu dan terus meluas. Kondisi tersebut membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses wisata dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Selama sepekan, kebakaran disebut telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Api masih berkobar di sejumlah titik dan membakar vegetasi kering. Medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman.
Puan meminta pemerintah memastikan operasi pemadaman memiliki satu komando yang kuat, disertai dukungan personel dan peralatan yang memadai.
“Penting mengawasi seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” ujar Puan.
Ia juga meminta strategi pemadaman darat dan udara disusun berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta wilayah dengan nilai ekologis tinggi.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkapnya.
Pemulihan Bromo Harus Menyeluruh
Puan menilai pemerintah perlu memiliki peta kerusakan yang jelas, mulai dari kondisi vegetasi, habitat satwa, tanah, daerah tangkapan air, hingga kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan.
Menurutnya, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh hanya dilakukan melalui penanaman kembali pohon.
“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” kata Puan.
Selain kerusakan lingkungan, Puan menyoroti dampak ekonomi akibat penutupan kawasan wisata Bromo. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, Bromo menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat di wilayah penyangga.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” jelasnya.
Pemerintah diminta segera melakukan asesmen terhadap dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.
“Apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan. Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” kata Puan.
Puan meminta kebakaran Bromo menjadi momentum untuk membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.
“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Pemetaan, lanjut Puan, perlu mencakup kondisi tapak, ketersediaan sumber air untuk pemadaman sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, hingga protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.
“Untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan: api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” kata Puan. (nov)
