BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10).
Bahlil kini bertugas mengoordinasikan untuk percepatan hilirisasi industri dan transisi energi di tengah upaya pemerintah memperkuat investasi sektor strategis.
Bahlil menegaskan akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dia menyebut penunjukan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan mandat negara yang harus dijalankan bersamaan dengan tugasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi,” tutur Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).
Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang tercantum dalam Asta Cita, maka dari itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian agar pelaksanaan program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” katanya.
Penunjukan Bahlil oleh Prabowo sekaligus menempatkannya pada dua posisi strategis yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan energi nasional.
Selain mengendalikan kebijakan teknis pada sektor ESDM, Bahlil kini juga bertugas untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam agenda hilirisasi serta transisi energi.
Kondisi tersebut membuat efektivitas koordinasi menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan jabatan barunya. Pasalnya, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai tambah komoditas tambang, tetapi juga membutuhkan dukungan investasi, infrastruktur, industri pengolahan, hingga kepastian regulasi.
Sementara itu, agenda transisi energi menuntut pemerintah menyeimbangkan kebutuhan energi nasional, investasi energi baru dan terbarukan, serta keberlanjutan industri berbasis sumber daya alam.
Kedua agenda tersebut membutuhkan kebijakan yang terintegrasi agar tidak berhenti pada target dan rencana investasi semata.
Bahlil mengatakan untuk sementara waktu dirinya akan tetap berkantor di Kementerian ESDM. Keputusan tersebut, menurut Bahlil mempertimbangkan besarnya keterkaitan investasi hilirisasi dengan sektor energi dan sumber daya mineral.
Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu ada di dalam koordinasi Kemenko,” ujarnya.
Meski demikian, pembagian kewenangan dan pola koordinasi antarkementerian akan menjadi faktor penting dalam memastikan percepatan program berjalan efektif.
Terlebih, Bahlil tetap memegang kendali pada Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral. (ayb)
