BRIEF.ID – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan mekanisme perdagangan karbon kliring diatur berdasarkan Sistem Resi Gudang (SRG). Mekanisme itu diputuskan pada rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5/2023).
“Perdagangan karbon kliring itu melalui SRG, yaitu yang registrasi melalui Kementerian Kehutanan. Pembahasan registrasi itu ‘clear’nya di awal, kalau lahan yang digunakan perdagangan karbon sudah ‘clear’ di awal baru bisa diperdagangkan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan.
Airlangga merinci registrasi untuk perdagangan karbon dilakukan terlebih dahulu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar lahan yang digunakan untuk perdagangan sudah clean and clear.
Selain itu, lanjutnya, perdagangan karbon juga menggunakan sistem perdagangan elektronik yang dapat menelusuri hutan asal yang memproduksi karbon.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah akan meninjau perizinan di area konsesi, seperti hutan lindung dan konservasi.
“Kita sudah melakukan keputusan tentang penataan perizinan bagi wilayah-wilayah izin yang di dalam ruang area konsesi seperti hutan lindung, kemudian konservasi, ini akan kita melakukan peninjauan,” kata Bahlil.
Indonesia disebut memiliki potensi pasar karbon yang besar. Dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia seluas 125 juta hektare, Indonesia memiliki potensi besar memimpin pasar karbon yang diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon.
Perdagangan karbon menjadi salah satu cara untuk mengontrol emisi karbon di suatu negara. Pemerintah Indonesia mencanangkan target dalam Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 sekaligus net zero emmision (NZE) atau nol emisi pada 2060.
Dalam dokumen NDC itu, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri, dan sebesar 43,20% dukungan internasional pada 2030 nanti.
