BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi tersebut disampaikan saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (12/10) malam menyusul laporan masih adanya sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan karhutla masih difokuskan di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah berupaya mempercepat pemadaman agar kebakaran tidak meluas.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan perkembangan penanganan kebakaran sekaligus langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Rapat digelar secara hibrida dan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi tersebut.
Pemerintah mengandalkan operasi darat dengan melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan untuk memadamkan api di wilayah terdampak. Operasi ini menjadi salah satu upaya utama untuk mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung.
Menurut laporan pemerintah, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata telah mencapai lebih dari 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Meski demikian, masih adanya ratusan hektare lahan dalam proses pemadaman menunjukkan bahwa upaya pengendalian karhutla belum sepenuhnya tuntas.
Selain pengerahan personel di darat, pemerintah mengintensifkan operasi udara melalui metode water bombing atau pengeboman air untuk membantu memadamkan titik api yang sulit dijangkau.
“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” ujar Sekretariat Kabinet RI melalui akun resmi @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (12/10/2026).
Pemerintah juga melaporkan perkembangan penanganan yang lebih baik di sejumlah provinsi prioritas lainnya. Wilayah tersebut meliputi Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi, meskipun laporan yang disampaikan tidak merinci luas kebakaran terkini di masing-masing daerah.
Untuk mendukung pemadaman, pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan agar upaya pemadaman dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau wilayah terdampak secara lebih luas.
“Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026,” tulis akun Sekretariat Kabinet.
Perkiraan datangnya musim hujan diharapkan membantu menekan risiko kebakaran dan mempercepat pemadaman. Namun, efektivitas langkah tersebut tetap bergantung pada kondisi cuaca di lapangan serta kemampuan petugas menjangkau titik-titik api yang masih aktif.
Pemerintah menyatakan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pengerahan personel, operasi udara, serta modifikasi cuaca menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan kebakaran di wilayah prioritas.
Meski demikian, pemerintah belum memerinci penyebab kebakaran, perkembangan luas lahan terdampak secara keseluruhan, maupun estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan pemadaman. Informasi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai skala kebakaran dan efektivitas penanganannya.
Selain pemadaman, pencegahan kebakaran berulang juga menjadi aspek penting dalam penanganan karhutla. Pengawasan wilayah rawan, deteksi dini titik api, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran perlu berjalan seiring dengan operasi darurat.
Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah mengerahkan kemampuan secara optimal hingga kebakaran dapat dikendalikan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penanganan dengan melibatkan kekuatan pusat dan daerah sampai api benar-benar padam.
Dengan masih adanya sekitar 639 hektare lahan dalam proses pemadaman, perkembangan penanganan karhutla di enam provinsi prioritas akan menjadi tolok ukur keberhasilan operasi pemerintah. Kecepatan pemadaman, keterbukaan data, dan pencegahan kebakaran berulang menjadi faktor penting untuk memastikan upaya tersebut memberikan hasil nyata. (ayb)
