BRIEF.ID – Komunitas kampus bergerak turun ke jalan menyuarakan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena DPR RI tersandera.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Hafid Abbas menyebut, seruan turun ke jalan dikumandangkan untuk memaksa anggota DPR menggulirkan hak angket.
“Jangan dimusuhi kampus. Kalau berharap harus ada hak angket, mudah-mudahan ini solusi untuk perubahan. Dan, kalau sudah ada perubahan, peran akademik jangan dilupakan,” ujarnya dikutip dari kanal Youtube Abraham Samad “Speak Up,” Rabu (20/3/2024).
Dikatakan, ada dua hal yang harus diantisipasi jika terjadi perubahan, yaitu bangsa yang cepat bisa keluar dari kekisruhan dan selamat dari petaka di depannya.
Dia mencontohkan, negara Afrika Selatan (Afsel) ketika di bawah pemerintahan Presiden Nelson Mandela, menjadi negara yang terancam bubar, menurut data Bank Dunia.
Untuk lepas dari krisis itu, Presiden Mandela membuat dua kebijakan yang ‘dibidani’ komunitas kampus (perguruan tinggi) yakni, membuat undang-undang (UU) pemerataan dan memberdayakan ekonomi warga kulit hitam yang tertinggal.
Abbas yang menjadi promotor gelar doktor kehormatan dari Universitas Hasanudin (Unhas) bagi Presiden Mandela mengatakan, dua kebijakan itu menyelamatkan ketimpangan ekstrem di Afsel.
“Yang menyusun konsep untuk dua peraturan itu adalah kampus-kampus. Bagaimana kepemilikan tanah diredistrubisi kembali, bagaimana ekonomi kulit hitam maju,” lanjutnya.
Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, selain tersandera, standar moral politikus pun hancur, sehingga gampang mengkhianati parpol yang membesarkannya dan berpindah-pindah parpol.
Hal ini terkait sistem biaya politik mahal yang melibatkan aparat keamanan (polisi), pengusaha, dan pemerintah daerah. Ketiga unsur itu saling terkait satu sama lainnya di dalam sistem politik yang berongkos mahal.
Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Komnas HAM, ketiga unsur itu yang kerap dilaporkan masyarakat.
“Anda harus bekerja sekian tahun agar modal kembali. Demikian juga untuk menjadi bupati, maka kalau modal terlalu besar tidak ada yang mau menjadi bupati. Di sini dilakukan konspirasi dan supaya ini tidak berisik, maka perlu aparat untuk melindungi,” jelas Abbas.
Demo Relawan
Sebelumnya, pada Selasa (19/3/2024), para relawan dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI di Jakarta, dengan tuntutan anggota DPR melaksanakan hak angket.
Para pengunjuk rasa diterima Fraksi PDI Perjuangan di DPR untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dua politikus PDI Perjuangan sempat menemui para pendemo saat mereka demo yakni Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu.
Saat berbincang di Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Aria Bima, Ketua Umum Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Hendra Zon mendesak anggota DPR untuk membuat pernyataan memberi jaminan ketenangan dan jaminan pada rakyat yang resah bahwa DPR RI adalah wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat secara konsisten, menjaga pilar demokrasi, sekaligus menyelamatkan NKRI dari kehancuran akibat praktik dari penyelenggara negara yang tidak sesuai konstitusi.
Sementara itu, Noviana Kurniati mewakili Karam Demokrasi Gerakan Kebangsaan, menuturkan bahwa tujuan para pengunjuk rasa adalah mendukung hak angket dan menolak pemilu curang.
Dia menaruh harapan kepada PDI Perjuangan yang memiliki kursi terbanyak saat ini di DPR dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menyelamatkan demokrasi.
“Mudah-mudahan bisa tetap konsisten tetap oposisi jika pada akhirnya pilpres dimenangkan paslon nomor 02, karena relawan tetap jadi oposisi dan Ibu Megawati tetap menjadi penyelamat demokrasi,” pungkas Noviana.
No Comments