Tahun 2025, Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Hingga 5,6%

BRIEF.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% hingga 5,6%, pada tahun 2025.

Selain itu,  pemerintah bertekad menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6% – 7% dan  pengangguran terbuka di angka 4% – 5%.

“Mengapa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan ada kata-kata  akselerasi mengingat bahwa tahun 2025 adalah awal dari RPJMN tahun 2025-2029. Dan, RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis, yang menjadi bagian dari awal rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas,” kata Suharso saat memberikan keterangan pers usai rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Ia mengatakan, target pertumbuhan dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sidang kabinet menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dikatakan, setelah 30 tahun terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, ujarnya, melalui RKP dan KEM-PPKF tersebut Indonesia berencana keluar dari middle income trap pada 2038 dengan target tingkat pertumbuhan rata-rata bisa mencapai 7% atau minimum 6%.

“Dan, itu kita capai pada tahun 2041,” tutur Suharso.

Selain target pertumbuhan ekonomi, dalam rapat RKP dan KEM-PPKF disepakati rasio ketimpangan sekitar 0,37 dan Indeks Modal Manusia bisa mencapai 0,67.

“Dan penurunan indeks gas rumah kaca di angka 38,6. Kami juga mengingatkan bahwa ekspor barang-barang Indonesia khususnya ke Eropa akan kena aturan carbon border adjustment mechanism yang sedemikian rupa memperhitungkan keberpihakan Indonesia dalam upaya penurunan gas rumah kaca,” ujar Suharso.

Presiden Jokowi juga menargetkan defisit RAPBN terjaga di sekitar 2,48% sampai 2,8% dari PDB, dan peningkatan belanja investasi yang below the line antara 0,5%-1%.

Mengingat akan adanya transisi pemerintahan pasca Pemilu, Suharso menjelaskan, bahwa RKP sesungguhnya baru akan muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi presiden terpilih periode selanjutnya, berdasarkan penghitungan suara seluruh masyarakat Indonesia.

“Ya  dalam RKP memang harus memasukkan program-program iconic dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusunnya,” ujarnya.