BRIEF.ID – Pemerintah berkomitmen terus mengakselerasi peremajaan sawit rakyat atau replanting, yang pada tahun 2022 baru mencapai 200 ribu hektare, dari target 540 hektare (ha)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah membuka akses peremajaan sawit melalui skema kemitraan antara
pekebun dan perusahaan mitra dengan sejumlah syarat, antara lain penggunaan benih yang tersertifikasi, pengelolaan kebun sesuai kriteria ISPO, dan komitmen dari perusahaan untuk menjadi off taker.
“Tentu, kami mendorong ketersediaan bibit harus bisa disiapkan secara baik dan juga kerja sama off-taker agar pembina pekebun dapat mendorong program replanting ini termasuk membuat program ini bankable,” kata Airlangga melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Berdasarkan data 2022, Airlangga mengatakan 717 anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menguasai 3,69 juta hektare atau sekitar 22% dari luas tutupan sawit nasional yang tersebar di 21 provinsi.
Ia berharap kepengurusan baru Gapki berkontribusi nyata bagi percepatan pencapaian target peremajaan sawit rakyat dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Pemerintah mendorong seluruh anggota Gapki optimis terhadap prospek perekonomian nasional. Kita ketahui bahwa sawit ini menjadi salah satu minyak nabati yang diminati dunia dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan minyak nabati lain,” katanya.
Pemerintah akan berupaya agar kelapa sawit Indonesia bisa terus berdaya saing di pasar ekspor karena telah menjadi komoditas ekspor andalan.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perkebunan sawit menyerap secara langsung 16 juta tenaga kerja baik yang bekerja langsung di kebun maupun pekerja tidak langsung.
“Perusahaan kelapa sawit juga mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berkontribusi besar pada penerimaan devisa non migas di tahun 2022 sebesar 12,76%,” katanya.
No Comments