BRIEF.ID – Pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi aspek penting. Di tengah tantangan global dan dampak pandemi, UMKM di Jakarta membutuhkan dukungan kuat pemerintah untuk tumbuh dan berkembang.
Pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk lokal harus menjadi prioritas. Kebijakan ekonomi harus mendukung tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga pengusaha kecil yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal.
Selain itu, akses pasar bagi UMKM perlu diperluas melalui pengembangan pasar digital dan promosi produk lokal ke pasar internasional, termasuk adopsi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing mereka.
Jakarta adalah kota yang padat dan sering kali kekurangan ruang terbuka hijau.
Salah satu tantangan terbesar bagi Pramono Anung dan Rano Karno adalah bagaimana menata kembali ruang kota agar lebih berkelanjutan dan layak huni. Penataan ruang yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kebutuhan perumahan, dan pelestarian lingkungan.
Ruang terbuka hijau harus diperluas dan diperbaiki, tidak hanya sebagai paru-paru kota tetapi juga sebagai tempat bagi warga untuk berinteraksi dan beraktivitas fisik. Selain itu, tata ruang kota harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mengurangi dampak bencana, seperti banjir dan polusi udara.
Ini berarti memperkuat sistem drainase, mengendalikan pembangunan di daerah rawan bencana, dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. perlu adanya perhatian mengenai penataan perumahan di Jakarta, terutama dalam hal mengatasi masalah permukiman kumuh.
Program-program revitalisasi permukiman kumuh dan pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau harus menjadi prioritas, dengan pendekatan yang menghormati hak-hak warga dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan.
Akhirnya, Jakarta memerlukan pemimpin yang dapat menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis nilai dan etika. Dalam lingkungan politik yang kadang penuh dengan pragmatisme, menjaga integritas dan etika adalah hal yang sangat penting.
Pemimpin yang visioner harus menjadi teladan bagi bawahannya dan masyarakat luas dalam hal kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Kepemimpinan berbasis nilai ini juga berarti komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Pramono dan Rano harus memastikan bahwa pemerintahan mereka bersih dari praktik-praktik korupsi dan nepotisme, serta mendorong transparansi dalam setiap aspek pemerintahan.
Mereka harus menciptakan lingkungan di mana setiap pejabat publik merasa bertanggung jawab kepada rakyat, dan di mana setiap kebijakan dibuat demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Jakarta adalah kota dengan jutaan cerita, namun sayangnya, tidak semua warganya merasakan keadilan yang sama. Kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tinggi, diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi, serta ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan publik adalah beberapa masalah yang masih harus dihadapi.
Pemimpin Jakarta nantinya perlu menghadirkan Jakarta yang inklusif, di mana setiap warga, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan merasakan manfaat dari pembangunan kota. Ini berarti mendorong kebijakan yang adil dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan.
Mereka juga harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti kaum miskin kota, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal lainnya, dengan memberikan mereka perhatian khusus dalam setiap kebijakan yang dibuat.
Dapat disimpulkan Jakarta membutuhkan gubernur yang visioner, yang tidak hanya mampu memimpin dengan baik, tetapi juga memiliki visi yang jelas tentang masa depan kota ini. dengan kombinasi keahlian dan pengalaman Pramono dan Rano, memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik.
Mereka perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan lingkungan, menciptakan Jakarta yang lebih bersih, adil, dan sejahtera.
Visi ini menuntut kepemimpinan yang kuat, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip etika yang kokoh, dengan komitmen untuk mewujudkan kota yang inklusif bagi semua warganya.
Penulis: Dr Benny Susetyo, Pakar Komunikasi Politik
No Comments