Browsing Tag

kesehatan

News

Lagi, Presiden Tekankan Fokus Jaga Keseimbangan Kesehatan dan Ekonomi

November 2, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menekankan kepada jajarannya untuk tetap fokus dalam mengatur dan menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 November 2020.

“Kita harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ini yang saya kira sudah berpuluh kali saya sampaikan tapi perlu saya tekankan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kemudian menjelaskan sejumlah indikator penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Presiden, per 1 November 2020 kasus aktif Covid-19 di Indonesia lebih baik dan lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia.

“Kita memiliki kasus aktif sebesar 13,78 persen, rata-rata dunia kasus aktifnya 25,22 persen. Ini yang terus harus ditekan sehingga angka yang 13,78 persen ini bisa kita perkecil lagi,” jelasnya.

Demikian juga dengan tingkat kesembuhan yang semakin hari semakin baik. Saat ini, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia berada di angka 82,84 persen, di atas rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 72 persen.

“Jadi angka kesembuhan kita juga lebih baik. Ini agar juga diperbaiki lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia masih lebih tinggi dari pada angka rata-rata kematian di dunia. Presiden pun meminta jajarannya betul-betul memperhatikan hal tersebut.

“Itu kita masih di angka 3,38 persen. Rata-rata dunia berada di angka 2,5 persen. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan munculnya gelombang kedua Covid-19. Menurutnya, saat ini di negara-negara Eropa telah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis.

“Jangan sampai kita teledor dan kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Saya juga lihat angka-angka beberapa negara seperti Prancis, Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol ada kenaikan yang sangat drastis. Ini agar menjadi perhatian kita semua dan kehati-hatian kita semuanya,” tandasnya.

News

Tangani Covid-19, Presiden Jokowi Instruksikan Penguatan Faskes Tingkat Pertama

May 18, 2020

Jakarta- Puskesmas yang ada di Indonesia dinilai dapat mengoptimalkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di tingkat daerah.

Presiden mengatakan bahwa terdapat 10.134 puskesmas di Tanah Air di mana sekitar 4.000 di antaranya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, terdapat pula 4.883 dokter praktik keluarga dan klinik-klinik pratama yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional.

“Ini betul-betul perlu diefektifkan sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, pelacakan, dan penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan di wilayah itu,” ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin (18/5/2020).

Tak hanya itu, Presiden juga ingin agar jaringan puskesmas dapat menjadi simpul pemantauan bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Laporan terakhir yang ia terima, penyaluran sejumlah bantuan sosial masih berada pada tingkatan yang rendah.

“BLT desa kurang lebih baru 15 persen dan bansos tunai kurang lebih 25 persen. Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar jajarannya menyelesaikan sejumlah proses dan persoalan yang dirasa menghambat proses penyaluran, seperti misalnya data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan yang non-DTKS.

“Beri fleksibilitas pada daerah terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasional di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja akuntabilitas harus dijaga,” jelas Presiden Jokowi.

News

Presiden Jokowi: Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

May 18, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin (18/5/2020).

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ujarnya dalam siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Adapun yang sedang dikaji oleh pemerintah saat ini ialah mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

“Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ucapnya.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Maka itu, Kepala Negara menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa. Bali diketahui menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya yang memiliki kearifan lokal yang dinilai bisa membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

“Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

“Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana,” tutup Presiden Jokowi.

News

Presiden Jokowi: Evaluasi Pelaksanaan PSBB secara Menyeluruh

May 12, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan physical distancing (jaga jarak) beserta protokol kesehatan di sejumlah daerah.

Dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2020) tersebut, Kepala Negara menginginkan adanya evaluasi dan keterhubungan data secara menyeluruh terkait dengan efektivitas pelaksanaan PSBB yang dilaksanakan di 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota.

“Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB maupun tidak,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah memang memberikan hasil dan efektivitas yang bervariasi. Dari sejumlah itu, terdapat daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten, tetapi tidak drastis. Ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus tapi masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten. Selain itu, ada pula daerah yang menerapkan PSBB namun berdasarkan jumlah kasus positif yang ada tidak terpaut jauh dari sebelum pelaksanaan PSBB.

“Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa, mengapa?” tanya Presiden.

Data-data yang ada juga mengungkap bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya terdapat 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sedangkan sisanya tidak menerapkan PSBB. Maka itu, Presiden mengatakan, diperlukan pula evaluasi terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak melakukan PSBB dan menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Ini harus dibandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Dalam hal penerapan PSBB di sejumlah daerah, Kepala Negara menekankan agar dalam implementasi dan pelaksanaannya, masing-masing daerah tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Pelaksanaan PSBB menuntut penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerah dalam wilayah besar tersebut menjadi terpadu dalam konteks PSBB.

Menurut Presiden, hal tersebut misalnya diterapkan oleh wilayah Jabodetabek yang saling berkaitan sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat dapat dilakukan secara terpadu dan lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk benar-benar memastikan upaya pengendalian Covid-19 di lima provinsi (selain DKI Jakarta) di Pulau Jawa berjalan dengan efektif. Sebab, sebanyak 70 persen kasus positif Covid-19 dan 82 persen angka kematian tertinggi terdapat di Pulau Jawa.

“Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan,” tuturnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati mengenai rencana pelonggaran PSBB yang saat ini sedang dikaji. Ia menegaskan bahwa kajian-kajian tersebut harus didasari dengan perhitungan cermat dan data-data di lapangan yang mendukung pengambilan keputusan tersebut.

“Terakhir, mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data dan pelaksanaan di lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” tutup Jokowi.

News

Presiden: Tetap Jalankan Protokol Kesehatan dengan Disiplin

April 24, 2020

Presiden Joko Widodo telah mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat terkait penelitian terhadap virus corona atau Covid-19. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara, sangat memengaruhi kecepatan kematian virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori.

“Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, pada Jumat (24/4/2020).

Menurut Presiden kabar tersebut merupakan berita menggembirakan bagi Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu yang panas, udara lembap, dan kaya sinar matahari. Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19 secara disiplin.

“Namun demikian, jangan lupa protokol pencegahan penularan Covid-19 harus terus kita jalankan secara disiplin dengan disiplin yang kuat. Satu, cuci tangan, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat tingkatkan imunitas, tingkatkan daya tahan tubuh,” tandasnya.

News

Presiden Jokowi: Evaluasi dan Perbaiki Pelaksanaan PSBB

April 20, 2020

Jakarta – Pengujian sampel secara masif hingga distribusi bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19 turut dibahas Presiden bersama jajarannya dalam rapat terbatas kali ini

Presiden Joko Widodo meminta evaluasi total terhadap upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19, terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan program-program dan kebijakan selanjutnya.

“Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid-19 ini terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail, kekurangannya apa, dan plus-minusnya apa sehingga bisa kita perbaiki,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/4/2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara kembali menekankan kepada jajarannya di daerah mengenai pentingnya pengujian sampel uji secara masif yang diikuti dengan pelacakan agresif terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien Covid-19 dan melakukan isolasi terhadap orang-orang yang diduga terpapar secara ketat.

“Tiga hal ini yang harusnya sering, terus-menerus, ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” ucapnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengadakan sejumlah alat pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Dengan pengadaan tersebut, Presiden berharap agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.

Sementara itu, Presiden juga meminta evaluasi dan perbaikan terhadap sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kelebihan kapasitas di rumah-rumah sakit rujukan Covid-19.

“Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul. Mana yang sedang dan ringan serta mana yang berat dan memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit,” kata Presiden.

“Saya juga sangat mengapresiasi cara-cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Ini saya kira harus lebih dikembangkan lagi sehingga kontak antara pasien dengan dokter itu bisa dikurangi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden kembali menegaskan soal pentingnya distribusi logistik untuk tetap terlaksana di tengah pandemi ini. Apalagi dalam waktu beberapa hari ke depan masyarakat akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tentunya membutuhkan kecukupan logistik dan stok pangan di tengah masyarakat.

“Pastikan bahwa distribusi logistik dan kelancaran produksi itu betul-betul tidak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup, pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan,” ucapnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dapat segera dimulai dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk tahap awal pada pagi tadi dari gerbang Istana Merdeka, Jakarta, bantuan sosial mulai disalurkan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta untuk selanjutnya turut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat lainnya di wilayah Bodetabek.

“Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan dan cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran,” tandasnya.

News

Jokowi: Beda dengan Negara Lain, RI Punya ‘RS Tanpa Dinding’

April 13, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (13/4/2020). Salah satunya, Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk betul-betul mengatur manajemen penanganan pasien terdampak virus korona.

“Jangan semuanya masuk ke rumah sakit yang ada. Tetapi tentu saja yang ringan, yang sedang, akan lebih baik kalau dibawa ke Wisma Atlet, ini semua rumah sakit harus tahu. Kemudian yang perlu penanganan intensif, bisa dibawa ke rumah sakit yang ada dan kalau yang tidak perlu penanganan intensif, bisa dirawat di rumah dengan isolasi mandiri,” kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dalam penanganan pandemi virus korona atau Covid-19, Kepala Negara juga menyebut bahwa Indonesia memiliki “rumah sakit tanpa dinding” atau telemedicine. Hal ini yang juga membedakan Indonesia dengan negara lain dalam penanganan Covid-19.

“Saya juga sangat menghargai ini yang belum banyak diungkap, bahwa kita memiliki rumah sakit tanpa dinding, telemedicine. Ini akan sangat bagus kalau ini bisa disampaikan, ini saya kira bedanya kita dengan negara lain,” imbuhnya.

Dengan adanya fasilitas telemedicine tersebut, Presiden menjelaskan, tidak semua orang harus pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatannya. Dengan demikian, risiko penularan kepada tenaga medis bisa dikurangi.

“Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang beberapa perusahaan aplikasi teknologi sudah masuk dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dari yang sebelumnya hanya 4 juta, sekarang sudah mencapai lebih dari 15 juta orang menggunakan aplikasi ini, ini sangat bagus,” jelasnya.

Di samping itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya pemakaian masker dan menjaga jarak bagi semua orang. Demikian halnya dengan isolasi di daerah guna memotong rantai penyebaran virus korona.

“Saya kira penting sekali terus disampaikan sehingga mereka tahu betul yang namanya jaga jarak itu apa, yang namanya isolasi itu apa, dan ini akan bisa mencegah tersebarnya (virus) korona ini lebih meluas,” ungkapnya.

“Kemudian tolong dicek hal-hal yang berkaitan ventilator, dengan APD (alat pelindung diri), jangan sampai ada yang masih mengeluh kekurangan ini. Agar suplainya betul-betul dilihat sehingga tidak ada keluhan di bawah,” tandasnya.

News

Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

March 31, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/3/2020).

Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat.

“Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin, 30 Maret 2020, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tuturnya.

Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga tekah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

“Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” tandasnya.

News

Bukan Lockdown, Ini Alasan Jokowi Lebih Memilih Penerapan Physical Distancing

March 24, 2020

Menjaga jarak aman atau physical distancing dinilai sebagai langkah yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia

Jakarta – Pemerintah telah melakukan pemantauan terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara. Melalui informasi pemantauan yang diketahui melalui para duta besar tiap harinya, dilakukan sejumlah analisis pertimbangan terukur mengenai cara dan upaya penanganan Covid-19 yang hendak ditempuh pemerintah Indonesia.

“Saya memiliki analisis-analisis seperti ini dari semua negara. Ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya apa. Semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat dubes-dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,” ujar Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020) seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil analisis yang ada, physical distancing atau menjaga jarak aman antara satu orang dengan orang lainnya, diikuti dengan karantina maupun isolasi mandiri, merupakan cara yang paling pas untuk diterapkan di negara kita selama penanganan Covid-19 berlangsung. Dari hasil analisis yang sama kemudian diketahui bahwa kebijakan lockdown atau karantina wilayah kurang sesuai diterapkan di Indonesia.

“Kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu dan itu sudah saya pelajari,” tutur Presiden Jokowi.

“Di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman. Itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini,” imbuh Presiden.

Meski demikian, segala kebijakan dan upaya yang diambil terkait hal itu tentu harus diiringi dengan dukungan dan kedisiplinan kuat yang ditunjukkan oleh masyarakat. Dengan kedisiplinan juga ketegasan tersebut Presiden berharap bahwa skenario yang telah ditempuh pemerintah dapat berjalan dan memberikan hasil yang baik.

News

Senin Besok, RS Darurat Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Siap Beroperasi

March 22, 2020

Jakarta – Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran siap beroperasi Senin, 23 Maret 2020.

Menteri BUMN, Erick Thohir bersama dengan Panglima TNI, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR dan Kepala BNPB pada Minggu (22/3/2020) meninjau RS Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet untuk memastikanfasilitas tersebut beroperasi besok.

Wisma Atlet Asian Games Kemayoran di Jakarta Utara yang dalam empat hari terakhir “disulap” menjadi rumah sakit ini adalah hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk swasta. 

Erick Thohir menyampaikan BUMN akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan RS Darurat Penanganan Covid-19, baik peralatan kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri dan masker.

“Selain itu, untuk kebutuhan komunikasi, kami juga sudah menyiapkan jaringan telekomunikasi hingga 500 MB,” ujar Erick dalam pernyataan resminya.

Pada saat pelaksanaannya, RS Penanganan Darurat Covid-19 ini, akan dibagi dalam 3 zona :

Pertama, Zona Hijau adalah Tower 1, akan diisi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hanya orang yang berkepentingan yang bisa memasuki daerah ini.

Kedua, Zone Kuning adalah Tower 3, akan diisi oleh Dokter, Perawat dan Petugas Paramedis lainnya.

Ketiga, Zone Merah adalah Tower 6-7, adalah RS Darurat Penanganan Covid-19. Hanya mereka yang menggunakan APD lengkap yang bisa masuk ke zona ini selain pasien.

Dokter-dokter yang akan bekerja di sini gabungan dokter dari berbagai instansi, dari Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, BUMN dan lain-lain.

“Percayalah, kalau kita semua mau bersatu, in sya Allah apapun bisa kita lalui dengan baik. Saya apresiasi setinggi-tingginya semua pihak yang sudah bergerak cepat membantu Pemerintah untuk mewujudkan RS Darurat ini. Semoga upaya kita semua ini diridhoi Yang Maha Kuasa dan dapat menekan lajunya pandemi Covid-19 di Indonesia. In sya Allah selalu ada jalan,” tutup Erick Thohir.