Browsing Tag

Kementerian BUMN

News

100 Sarjana Muda Papua akan Ditempatkan di BUMN

September 10, 2019

Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 September 2019, bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci,” ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

“Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini,” ucap Abisai.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

“Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

“Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

“Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3,” ujarnya.

News

Menteri BUMN Tinjau Proyek Hotel ASDP di Labuan Bajo

September 10, 2019

Labuan Bajo — Menteri BUMN Rini M Soemarno melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, salah satunya mengecek progres proyek dermaga ferry dan Hotel Inaya Bay Komodo, yang merupakan bagian dari program pengembangan Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada Senin (9/9).

“Saya datang ke sini 3 tahun lalu dan saya minta Dirut ASDP bangun hotel dan marina untuk mendukung pariwisata Labuan Bajo. Nantinya, Hotel Inaya Bay Komodo akan menjadi hotel terbaik BUMN sekaligus yang terbaik di Labuan Bajo,” tutur Menteri BUMN Rini M Soemarno.

ASDP melalui PT Indonesia Ferry Property ( joint venture dengan PT Pembangunan Perumahan) sedang membangun Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang meliputi pembangunan area komersial, hotel bintang 5, marina serta pengembangan dermaga penyeberangan dengan total investasi sekira Rp 400 miliar.

Hotel Inaya Bay Komodo merupakan hotel bintang 5 pertama yang berada di pusat kota Labuan Bajo, yang dibangun oleh PT PP dan akan dioperasikan oleh Hotel Indonesia Group (HIG). Sedangkan untuk pengembangan dermaga penyeberangan telah dibangun dermaga plengsengan dan moveable bridge.

“Untuk proyek hotel saat ini tahap I telah memasuki fase finalisasi. Kami targetkan awal Oktober dapat soft launching, sebelum grand launching pada Desember 2019. Hotel Inaya Bay Komodo akan menjadi hotel dengan layanan bintang 5 yang berada di pusat kota Labuan Bajo, yang dilengkapi area komersial dengan berbagai ritel tenant besar,” ungkap Ira Puspadewi.

Hotel Inaya Bay Komodo, lanjutnya, terdiri dari 5 lantai yang akan memiliki total 145 unit kamar. Hotel ini juga dilengkapi fasilitas menarik bagi wisatawan, mulai dari restaurant ( indoor dan outdoor ), rooftop Moon Bar, swimming pool hingga tempat berjalan-jalan (promenade) yang menghadirkan panorama laut Labuan Bajo yang sangat indah di kala sunrise maupun sunset.

Ira menambahkan, kehadiran Hotel Inaya Bay Komodo ini diharapkan membawa dampak yang sangat besar pada perekonomian di Labuan Bajo. Diketahui, masa tinggal ( length of stay ) wisatawan di Labuan Bajo terus meningkat dari rata-rata hanya 1,7 hari sehingga berkontribusi positif meningkatkan perekonomian, dimana pengeluaran wisatawan selama di Labuan Bajo turut mendongkrak devisa serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

“Kawasan terpadu marina Labuan Bajo ini sudah hampir lengkap, sudah ada area komersial dengan berbagai ritel menarik, hotel bintang 5, dermaga ferry dan nantinya akan ada yacht marina. Kami berharap dengan adanya ini dapat mendongkrak wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” ujar Ira.

ASDP, lanjutnya, tengah menciptakan destinasi wisata baru dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata tanah air.

“Kami berharap, masyarakat atau turis yang datang ke pelabuhan ASDP, tidak hanya untuk menyeberang saja, tetapi mendapatkan experience lebih dengan berbagai fasilitas yang ada,” katanya menandaskan.

News

Ekonom: Sunarso Layak jadi Orang Nomor Satu di BRI

September 2, 2019

Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk yang digelar tanggal 2 September 2019 mengumumkan bahwa Sunarso menjabat sebagai orang nomor satu di perseroan.

Pengangkatan Sunarso menjadi orang nomor satu di BRI ini mendapatkan banyak pandangan positif dari berbagai pengamat ekonomi diantaranya Ekonom Senior Enny Sri Hartati. Menurutnya, pengangkatan mantan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) tersebut merupakan langkah awal menuju kesuksesan.

Hal ini dikarenakan Sunarso tidak memiliki catatan negatif . Tidak hanya itu, Enny juga menjabarkan bahwa Sunarso memiliki skill yang bagus dalam mengembangkan sektor UMKM, khususnya di bidang Agrofinancing.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menilai bahwa pemilihan Sunarso adalah hal yang tepat, karena sosoknya dapat membawa BRI ke era digital, walaupun bank masih harus melakukan kerja secara konvensional. Akan tetapi sosok Sunarso dinilai dapat menyelaraskan sistem konvensional dan digital untuk BRI dalam menghadapi era sekarang ini.

“Makanya, kita perlu orang yang berpengalaman dan ahli di bidang keuangan atau perbankan. Bisa bekerja sama dengan para milenial. Saya yakin Sunarso dipilih karena memiliki kriteria semua itu,” kata Pieter.

News

Sunarso Duduki Bangku Nomor Satu di BRI

September 2, 2019

Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk yang digelar pada tanggal 2 September 2019 mengumumkan bahwa posisi Direktur Utama Bank pelat merah tersebut diduduki oleh Sunarso.

Sebelumnya, Sunarso sempat menjabat selama 1 tahun sebagai Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) sejak 2017. Kemudian di awal tahun 2019, ia ditetapkan sebagai Wakil Direktur Utama BRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno melalui RUPS BRI pada Januari 2019.

Desas desus Sunarso menjadi orang nomor satu di Bank Buku Satu ini telah dimulai sejak minggu lalu. Setelah RUPSLB Bank BTN (Persero) Tbk yang mengumumkan bahwa Suprajarto menjabat posisi nomor satu di Bank Buku Tiga tersebut.

Merebaknya drama penolakan Suprajarto menjadi orang nomor satu di BTN tersebut, justru membuat nama Sunarso semakin gencar menjadi kandidat yang memiliki potensi besar untuk menduduki orang nomor satu di BRI.

Akan tetapi Sunarso menjadi Direktur Utama di BRI bukan semata-mata karena aji mumpung, melainkan karena Sunarso memiliki banyak prestasi yang telah ditorehkan. Contohnya, saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pegadaian ia memulai transformasi digital di perseroan, sehingga Pegadaian yang dulu dianggap kuno menjadi kekinian seperti saat ini.

Berikut susunan pengurus baru Bank BRI:

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama: Andrinof A. ChaniagoWakil
  • Wakil Komisaris Utama: Wahyu Kuncoro
  • Komisaris Independen: A. Fuad Rahmany
  • Komisaris Independen: A. Sonny Keraf
  • Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim
  • Komisaris Independen: Hendrikus Ivo
  • Komisaris: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
  • Komisaris: Hadiyanto
  • Komisaris: Luke Larasati Agustina

Dewan Direksi

  • Direktur Utama: Sunarso
  • Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
  • Direktur Bisnis Ritel dan Menengah: Priyastomo
  • Direktur Bisnis Mikro: Supari
  • Direktur Konsumer: Handayani
  • Direktur Human Capital: Herdi Rosadi Harman
  • Direktur Jaringan dan Layanan: A. Solichin Lutfiyanto
  • Direktur Keuangan: Haru Koesmahargyo
  • Direktur Digital, TI dan Operasi: Indra Utoyo
  • Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN: Agus Noorsanto
  • Direktur Kepatuhan: Azzizatun Azimah
  • Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto

*****

News

BUMN Harus Dipimpin oleh Menteri yang Ikut Arahan Presiden

August 20, 2019

Jakarta — Peneliti Bidang BUMN Danang Widoyoko mengatakan kondisi BUMN saat ini kurang baik. Hal ini di sebabkan oleh banyaknya Pimpinan di perusahaan plat merah tersebut yang melakukan korupsi.

Menurutnya hal yang harus diperbaiki untuk memulihkan BUMN adalah sistem keamanannya lebih ditingkatkan. “Kementerian atau holding lebih baik perbaiki Sistem Menegemennya,” katanya di acara Bersih-Bersih BUMN, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (20/8).

Namun hal tersebut juga harus didukung oleh sikap Menteri BUMN yang bijak. Menurutnya karakter menteri lah yang bisa menunjang sebuah kesuksesan sebuah perusahaan yang dipimpinnya.

Danang mengungkapkan karakter Menteri BUMN seharusnya menjalankan amanat dari Presiden RI. “Kedepan harus bisa menjalanan visi persiden salah satu instrumen utama presiden.”

Kedua menteri BUMN kedepan ini konteknya beda, harus bisa kalkulasi dan harus biasa evaluasi proyek jalan atau tidak.

Ketiga harus mendorong evesiensi bum dan kolaburasi, karna holding belum tentu meyelesaikan persoalan.
Harus dibuka prosesnya yang harus memilih yang berprstasi.

News

Pilih Direksi BUMN, Jokowi Harus Lakukan Lelang Jabatan

August 20, 2019

Jakarta – Peneliti Bidang BUMN Danang Widoyoko meminta kepada Presiden RI Joko Widodo dalam memilih seorang pemimpin di perusahaan BUMN. Hal ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya perusahaan Plat Merah tersebut.

“Saya memberikan rekomendasi kepada Bapak Jokowi, disini saya minta Bapak Presiden perlu menerapkan lelang jabatan untuk promosi dan mutasi di BUMN,” ujarnya di acara Bersih-Bersih BUMN, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (20/8).

Rekomendasi tersebut dinilainya dapat membangun perusahaan BUMN yang tengah jatuh. Namun, dalam proses pelelangan tersebut Jokowi juga harus memberikan kesempatan untuk perusahaan swasta ikut andil sebagai calon Direksi di BUMN.

Hal ini di sebabkan, perusahaan swasta lebih memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan perusahaan. “Jokowi juga harus lebih memilih Direksi BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan BUMN. Bisa dengan mengikut sertakan orang dari perusahaan swasta sebagai calon di Direksi BUMN.”

News

Kebijakan Jokowi, Kembangkan BUMN

August 20, 2019

Jakarta – Peneliti Bidang BUMN Danang Widoyoko memberikan pandangannya terhadap kinerja Joko Widodo. Menurutnya sistem kerja yang telah diterapkan sangatlah terstruktur untuk mengembangkan perusahaan BUMN.

“Kebijakan Jokowi adalah memberikan peluang ke BUMN untuk membangun negara,” ujarnya di acara Bersih-Bersih BUMN, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (20/8).

Ia menjabarkan bahwa kebijakan Jokowi dalam membangun perusahaan BUMN terlihat banyaknya program-program plat merah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program yang dimaksud seperti harga BBM satu harga oleh Pertamina dan Tol Laut oleh Pelni.

Hal ini dinilainya menunjukkan karakteristik kepemimpinan Jokowi dinilai meningkatkan peran negara dalam pelayanan publik, belanja sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan itu, Danang melihat bahwa Jokowi adalah sosok yang netral. Dikarenakan Presiden RI tidak melihat pendapatan BUMN, tapi kinerja.

“BUMN tidak dinilai berdasarkan profit dam sektor deviden, tapi fungsi sosial lainnya.”

News Weekly Brief

Bank Mandiri: “Kami Pastikan Rekening Nasabah Aman”

July 20, 2019

Jakarta, 20 Juli 2019 – Bank Mandiri menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening.

“Saat ini kami informasikan dan tegaskan bahwa perubahan tersebut terjadi pada saat perpindahan proses dari core system ke back up system yang rutin dilaksanakan di akhir hari. Namun pada kali ini, terjadi error pada data saldo 10% nasabah Bank Mandiri,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas.

Mandiri, lanjut Rohan, menjamin saldo nasabah akan segera pulih dalam waktu 2-3 jam ke depan, karena sebelum perpindahan ini selalu dilakukan backup data saldo nasabah.

Bank Mandiri mempersilahkan Nasabah yang ingin melakukan pengecekan rekening tabungannya ke kantor cabang Bank Mandiri. Rohan meminta nasabah untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Sekali lagi kami memohon maaf dan kami pastikan rekening nasabah, aman,” tegas Rohan.

News

Presiden Joko Widodo Tegur Menteri untuk Tingkatkan Ekspor dan Investasi

July 9, 2019

Jakarta, 9 Juli 2019 – Presiden RI Joko Widodo meminta untuk seluruh jajaran Kementerian Indonesia untuk mencermati data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).

Pada sidang tersebut Presiden menegur sejumlah menteri kabinetnya yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memperhatikan data BPS terkait ekspor dan impor Indonesia yang mengalami penurunan.

“Coba dicermati angka-angka ini. Kenapa impor begitu sangat tinggi. Kalau didetailkan lagi migas (minyak dan gas) ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas. Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini. Karena remnya paling banyak ada di situ,” ujar Presiden.

Ekspor Indonesia selama Januari-Mei 2019 secara _year on year_ turun 8,6 persen. Sementara untuk impor, selama periode Januari-Mei 2019 juga turun 9,2 persen secara _year on year_. Hal ini berarti neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2019 mengalami defisit sebesar USD2,14 miliar.

Presiden menjelaskan bahwa nilai ekspor memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan. Salah satu contoh yang membuat peluang besar untuk tingkatkan nilai ekspor adalah perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.

“Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika ini besar sekali dengan pengenaan tarif terhadap barang-barang atau produk dari Tiongkok. Ini kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik atau industri-industri yang ada,” lanjutnya.

Sedangkan itu, Presiden juga membahas soal investasi terutama yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Salah satu caranya dengan mempermudah perizinan, sehingga dimintanya agar kementerian terkait dapat mempermudah pemberian izin.

Presiden mencontohkan bawa pemberian izin untuk kemudahan usaha masih terbilang lama, seperti di Kementerian Kehutanan misalnya dalam mengurus lahan yang harus menempuh waktu yang lama. Sedangkan, di bidang pariwisata, Kepala Negara mencontohkan kondisi di Manado, Sulawesi Utara, yang baru saja ia kunjungi pekan lalu. Menurutnya, banyak pihak yang ingin membangun hotel di Manado tetapi terkendala masalah perizinan yang tidak segera terselesaikan.

“Hal seperti ini kalau bicara detail kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat _problem_ dan tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Sampai kapanpun kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antarkementerian, yang harus didahulukan,” tandasnya.

News

Pegadaian Lakukan Integrasi Data Perpajakan

April 30, 2019

Jakarta, 29/04/2019 — Pegadaian terus konsisten dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) hari ini Senin (29/04/2019) melaksanakan program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diresmikan di gedung Langen Palikrama Kantor Pusat Pegadaian sebagai tindak arahan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno.

Kegiatan pencanangan dihadiri oleh pejabat DJP yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Hestu Yoga Saksama, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) Iwan Djuniardi, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Mekar Satria Utama. Dari kementerian BUMN hadir Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo beserta jajaran.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto menyambut baik serta siap mendukung dan menyukseskan program Integrasi Data Perpajakan Pegadaian dengan DJP. Hal ini sejalan dengan program transformasi digital yang sedang dijalankan oleh perusahaan.
“Program integrasi data perpajakan ini sangat bermanfaat memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lebih baik. Hal ini tentu membantu kami sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”.

Lebih lanjut Kuswiyoto mengatakan bahwa kontribusi pajak yang diberikan oleh Pegadaian terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 Pegadaian menyetorkan pajak sebesar Rp. 1,26 triliun, pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 1,44 triliun.

Dalam sambutannya, Suryo Utomo yang mewakili Direktur Jenderal Pajak, menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian yang telah melakukan Integrasi Data Perpajakan dengan DJP dan juga menyampaikan manfaat integrasi data untuk wajib pajak yaitu untuk efisiensi dan mengurangi cost of compliance dengan meminimalisir kesalahan administrasi perpajakan.

“Beberapa faktor yang melatarbelakangi dukungan ini adalah karena keinginan para wajib pajak BUMN untuk memberi yang terbaik untuk negeri sehingga kepatuhan pajak menjadi hal yang penting. BUMN juga selayaknya menjadi barometer kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, seharusnya cost of compliance Wajib Pajak BUMN rendah dengan minimnya sanksi administrasi perpajakan”.

Lebih lanjut Suryo Utomo menjelaskan Integrasi Data Perpajakan ini dimulai dengan rapat koordinasi antara pihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 26 Desember 2016.

Pada pertemuan tersebut Kementerian BUMN memberikan dukungan terhadap rencana integrasi dan pertukaran data Perpajakan. Selanjutnya dari rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut akhirnya disepakati bahwa Kementerian BUMN sangat mendukung program Integrasi Data Perpajakan dengan DJP dan meminta agar BUMN segera melakukan Integrasi Data Perpajakan.

Untuk melaksanakan program Integrasi Data ini, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga telah membentuk Tim Integrasi dan Pertukaran Data Perpajakan sejak tahun 2017 yang dipimpin oleh Mekar Satria Utama sebagai Pengarah. Pegadaian merupakan BUMN kelima setelah Pertamina, Telekomunikasi Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, dan Pelindo III yang melaksanakan integrasi data tahun lalu dan Pegadaian merupakan BUMN pertama yang melaksanakan integrasi data di tahun 2019.

#PajakKitaUntukKita