Browsing Tag

corona

News

Kolaborasi OVO dan Prudential, Sediakan Perlindungan Jiwa Kecelakaan & COVID-19 Bebas Premi

May 18, 2020

Jakarta – OVO, platform pembayaran digital terdepan di Indonesia, terus berinovasi dan menyediakan berbagai layanan untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kali ini, bersama dengan Prudential Indonesia, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia, OVO menyediakan perlindungan serta Perlindungan Jiwa Kecelakaan & COVID-19 bebas premi. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi OVO. 

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra menjelaskan, “OVO percaya bahwa upaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan adanya kolaborasi antara pihak swasta dan juga publik. Oleh karenanya, OVO terus berupaya sekuat tenaga untuk membantu di berbagai bidang. Kali ini, menyediakan asuransi bebas premi untuk melindungi jutaan pengguna OVO dan keluarga. Program ini sudah berjalan sejak pertengahan April 2020 dengan respon masyarakat yang begitu antusias. Kami berharap, program ini dapat mengurangi kekhawatiran para pengguna OVO dan merasa lebih tenang di masa sulit ini,” ujar Karaniya dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (17/5/2020).

Karaniya optimistis kolaborasi strategis antara perusahaan asuransi jiwa seperti Prudential Indonesia dengan OVO yang merupakan platform fintech dapat semakin mempercepat penetrasi asuransi di Indonesia dan memungkinkan masyarakat luas menikmati akses keuangan yang sama. OVO melihat layanan asuransi merupakan hal yang penting, selain layanan pembayaran digital yang sudah dijalankan OVO sejak awal berdiri. Dengan hadirnya program ini, OVO semakin memperkuat proposisi untuk menjadi perusahaan yang menghadirkan layanan keuangan komprehensif bagi masyarakat Indonesia. 

Sejak program ini diluncurkan, sudah ada sekitar 222.000 orang yang melakukan registrasi melalui aplikasi OVO untuk memperoleh Perlindungan Jiwa Kecelakaan & COVID-19 bebas premi. Sementara itu, penetrasi asuransi di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Menurut data OJK, di tahun 2019 tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih di bawah 5%.

President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch menambahkan, “Kami menyambut baik kolaborasi dengan OVO sebagai bagian dari aspirasi Prudential Indonesia untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan menyediakan asuransi jiwa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Program ini juga menjadi wujud dari komitmen kami untuk selalu mendengarkan dan memahami kebutuhan nasabah, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang tengah menjadi perhatian utama kami dan pemerintah. Bersama dengan OVO, kami berharap agar dapat meringankan beban pikiran masyarakat yang memerlukan perlindungan tambahan dari COVID-19 dengan memberikan asuransi bebas premi.”

Pengguna OVO cukup melakukan registrasi diri di aplikasi OVO untuk dapat memperoleh perlindungan. Melalui program ini, jika Tertanggung terdiagnosis positif COVID-19 selama periode inisiatif (28 Januari-31 Mei 2020), serta harus menjalani rawat inap, maka Prudential Indonesia akan memberikan Santunan Tunai Tambahan sebesar Rp1 juta/hari, selama maksimal 30 hari sejak tanggal awal rawat inap. Selain itu, Tertanggung akan menerima santunan sebesar Rp10 juta jika meninggal dunia karena kecelakaan selama periode perlindungan. 

News

Tangani Covid-19, Presiden Jokowi Instruksikan Penguatan Faskes Tingkat Pertama

May 18, 2020

Jakarta- Puskesmas yang ada di Indonesia dinilai dapat mengoptimalkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di tingkat daerah.

Presiden mengatakan bahwa terdapat 10.134 puskesmas di Tanah Air di mana sekitar 4.000 di antaranya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, terdapat pula 4.883 dokter praktik keluarga dan klinik-klinik pratama yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional.

“Ini betul-betul perlu diefektifkan sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, pelacakan, dan penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan di wilayah itu,” ujarnya dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin (18/5/2020).

Tak hanya itu, Presiden juga ingin agar jaringan puskesmas dapat menjadi simpul pemantauan bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Laporan terakhir yang ia terima, penyaluran sejumlah bantuan sosial masih berada pada tingkatan yang rendah.

“BLT desa kurang lebih baru 15 persen dan bansos tunai kurang lebih 25 persen. Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar jajarannya menyelesaikan sejumlah proses dan persoalan yang dirasa menghambat proses penyaluran, seperti misalnya data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan yang non-DTKS.

“Beri fleksibilitas pada daerah terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasional di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja akuntabilitas harus dijaga,” jelas Presiden Jokowi.

News

Percepat Penyaluran BLT Dana Desa, Ini Terobosan Kemendes PDTT

May 15, 2020

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus mendorong agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa segera tersalurkan di semua desa yang tersebar di 74.953 desa. BLT Dana Desa diharapkan bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Iman Sukri di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Jumat (15/5).

Iman menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan oleh Kemendes PDTT diantaranya mengirimkan surat kepada seluruh Bupati di Indonesia untuk mempercepat penyaluran BLT dana desa.

“Pada tanggal 13 Mei, Menteri Desa menyurati bupati yang daerahnya belum menyalurkan dana desa. Kebanyakan persoalan lambatnya pencairan BLT Dana desa ini masih menunggu penetapan data penerima BLT dana desa dari Kabupaten,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Selain berkirim surat kepada para Bupati, Kemendes juga menerbitkan surat Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada seluruh kepala desa dengan nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran BLT Dana Desa.

Menurutnya, dalam instruksi tersebut diminta agar desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus dan dokumen penerima BLT Dana Desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan, namun belum ada penetapan dari Bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT dana desa tanpa penetapan dari Kabupaten.

“Langkah kedua ini kita lakukan, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus,” ujarnya.

Kemendes juga terus memantau tiap hari pencairan BLT Dana Desa melalui video conference dengan para kepala desa.

“Sehingga kita bisa benar-benar memastikan, bahwa kebijakan yang sudah kita tetapkan bisa benar-benar di implementasikan dengan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Iman menyebutkan saat ini sekitar 11 ribu desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa dengan jumlah penerima sebanyak 1,1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Sasaran penerima BLT dari dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat covid19 dan belum mendapat bantuan apapun dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah yang ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non tunai (BPNT), Program Kartu Pra Kerja, dan program bantuan pemerintah lainnya. Bahkan, ditambahkan sasarannya yakni keluarga yang memiliki rentan penyakit menahun atau sakit kronis,” katanya.

Lebih lanjut, Iman menerangkan, setiap KPM akan menerima BLT Desa sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Sehingga total dana yang akan diperoleh setiap penerima BLT Desa sebesar Rp1,8 Juta per tiga bulan. BLT Desa ini telah mulai dilakukan pencairan sejak Bulan April lalu.

“Setiap desa, untuk jumlah penerima BLT desanya tentu berbeda-beda. Karena jumlah dana desanya berbeda-beda setiap desa,” katanya.

News

Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran Bantuan Tunai di Kota Bogor

May 13, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo meninjau penyerahan bantuan tunai kepada sejumlah keluarga penerima manfaat yang digelar di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, pada Rabu (13/5/2020). Bantuan tunai tersebut diberikan kepada masyarakat agar tetap memiliki daya beli di tengah pandemi Covid-19.

“Pagi hari ini saya ingin memastikan pembagian bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat dan hari ini yang saya cek adalah di Kantor Pos Kota Bogor,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan tertulisnya. Hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Presiden melihat bahwa penyerahan bantuan tersebut berlangsung dengan sangat baik dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kepala Negara juga sempat berbincang sejenak dengan warga yang sedang mengantre untuk menerima bantuan.

“Antreannya bagus, dengan jaga jarak yang baik. Semuanya pakai masker. Sebelum uangnya diberi pun tangan dibersihkan dengan hand sanitizer. Saya kira protokol-protokol kesehatan seperti itu yang harus kita jalankan,” kata Presiden.

Dalam keterangannya itu, Presiden menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disiapkan pemerintah memang beragam sesuai dengan fungsi masing-masing. Di antaranya ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan lain sebagainya.

Bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau sebagian besar masyarakat yang kurang mampu maupun yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

“Kita harapkan dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita juga menjadi normal kembali. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung kerja sama pemerintah pusat dengan daerah dalam rangka penyaluran bantuan bagi masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini kerja sama tersebut dapat terjalin dengan baik. Adapun terhadap beberapa kekurangan yang ada di lapangan Presiden meyakini bahwa hal tersebut dapat segera disempurnakan pada penyaluran tahap berikutnya.

“Memang ada satu sampai tiga yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki (di tahap pertama). Tapi saya kira nanti pada tahapan kedua bulan depan insyaallah akan lebih baik lagi,” tuturnya.

Untuk diketahui, bantuan tunai yang disalurkan tersebut berjumlah Rp600.000 tiap tahapnya. Adapun bantuan tersebut akan diberikan sebanyak tiga tahap kepada masyarakat kurang mampu maupun yang terdampak pandemi.

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara yang memberikan keterangan dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa penyerahan bantuan tunai di Kota Bogor ini merupakan yang pertama dilakukan dengan menyasar pada 170 keluarga penerima manfaat.

“Ada sekitar 170 penerima bansos yang akan menerima bansos tunai senilai Rp600.000 untuk tahap pertama dari tiga tahap yang akan disalurkan kepada mereka,” ucapnya.

News

Selandia Baru Komitmen Dukung Indonesia Tangani COVID-19

May 13, 2020

Jakarta – Selandia Baru berkomitmen untuk memberikan bantuan senilai NZ$ 5 juta atau sekitar Rp 46 milyar untuk mendukung Indonesia dalam upaya kesiapsiagaan (preparedness), respon dan pemulihan pandemi COVID-19.

Dukungan ini disalurkan melalui UNICEF Indonesia yang merupakan mitra Program Bantuan Selandia Baru sejak lama di Indonesia. Melalui dukungan ini diharapkan UNICEF dapat meningkatkan program-programnya terkait komunikasi resiko dan keterlibatan masyarakat; memperkuat pengadaan dan distribusi Alat Pelindung Diri (APD), perlengkapan kebersihan dan pencegahan infeksi; dan memastikan pemeliharaan pelayanan kesehatan yangesensial.

“Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis kesehatan publik dan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai mitra bilateral yang dekat, Selandia Baru siap mendukung Indonesia dalam menghadapi krisis ini. Dukungan ini secara langsung menanggapi permintaan Pemerintah Indonesia untuk mendukung respon COVID-19 bagi mereka yang paling membutuhkan,” kata Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Jonathan Austin dalam pernyataan resminya, Rabu (13/5/2020).

“Kami memilih bermitra dengan UNICEF karena mereka merupakan organisasi utama dalam pilar Komunikasi Resiko dan Keterlibatan Masyarakat di Rencana Penanganan COVID-19 Multi-Sektor Pemerintah Indonesia. UNICEF bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19, dan juga berbagai kementerian utama untuk mendukung upaya menyeluruh dalam merespon dan pemulihan,” kata Duta BesarAustin.

Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Debora Comini mengatakan,”Kami memiliki kehadiran di lapangan yang kuat dengan lebih dari 160 staf di Jakarta dan tujuh wilayah, yang memastikan bahwa keterlibatan kami juga mencapai populasi paling terpencil. Melalui kontribusi dari Selandia Baru ini, UNICEF akan mampu memberikan dukungan yang luas bagi Pemerintah Indonesia dalam strategi komunikasi risiko dan penyebaran konten melalui platform digital, serta menangani langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi disrupsi pada berbagai layanan penting yang menyelamatkan jiwa seperti imunisasi.”

“Selain itu, kontribusi kami akan meningkatkan ketersediaan tempat cuci tangan dan perlengkapan kebersihan COVID-19 WASH yang diadaptasi termasuk produk desinfeksi rumah di daerah rentan dan mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) untuk mempromosikan cuci tangan dan perilaku-perilaku kkunci terkait perilaku hidup bersih lainnya,” kata Comini.

Dampak COVID-19 adalah bergesernya kebutuhan dan prioritas dunia. Selandia Baru terus terlibat dengan Indonesia untuk memastikan kerja sama dan bantuan kami tetap tepat waktu, efektif dan relevan.

News

Presiden Jokowi: Evaluasi Pelaksanaan PSBB secara Menyeluruh

May 12, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan physical distancing (jaga jarak) beserta protokol kesehatan di sejumlah daerah.

Dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2020) tersebut, Kepala Negara menginginkan adanya evaluasi dan keterhubungan data secara menyeluruh terkait dengan efektivitas pelaksanaan PSBB yang dilaksanakan di 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota.

“Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB maupun tidak,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah memang memberikan hasil dan efektivitas yang bervariasi. Dari sejumlah itu, terdapat daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara gradual, konsisten, tetapi tidak drastis. Ada juga daerah yang mengalami penurunan kasus tapi masih mengalami fluktuasi dan belum konsisten. Selain itu, ada pula daerah yang menerapkan PSBB namun berdasarkan jumlah kasus positif yang ada tidak terpaut jauh dari sebelum pelaksanaan PSBB.

“Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Ada apa, mengapa?” tanya Presiden.

Data-data yang ada juga mengungkap bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya terdapat 3 provinsi yang melaksanakan PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sedangkan sisanya tidak menerapkan PSBB. Maka itu, Presiden mengatakan, diperlukan pula evaluasi terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak melakukan PSBB dan menjalankan kebijakan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Ini harus dibandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Dalam hal penerapan PSBB di sejumlah daerah, Kepala Negara menekankan agar dalam implementasi dan pelaksanaannya, masing-masing daerah tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Pelaksanaan PSBB menuntut penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerah dalam wilayah besar tersebut menjadi terpadu dalam konteks PSBB.

Menurut Presiden, hal tersebut misalnya diterapkan oleh wilayah Jabodetabek yang saling berkaitan sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat dapat dilakukan secara terpadu dan lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk benar-benar memastikan upaya pengendalian Covid-19 di lima provinsi (selain DKI Jakarta) di Pulau Jawa berjalan dengan efektif. Sebab, sebanyak 70 persen kasus positif Covid-19 dan 82 persen angka kematian tertinggi terdapat di Pulau Jawa.

“Saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan,” tuturnya.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati mengenai rencana pelonggaran PSBB yang saat ini sedang dikaji. Ia menegaskan bahwa kajian-kajian tersebut harus didasari dengan perhitungan cermat dan data-data di lapangan yang mendukung pengambilan keputusan tersebut.

“Terakhir, mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data dan pelaksanaan di lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” tutup Jokowi.

News

Pandemi Covid-19, Pemerintah Siapkan Lima Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM

April 29, 2020

Jakarta – Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (29/4/2020).

Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.

Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.

“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.

Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.

Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.

Adapun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir.

News

Presiden: Tetap Jalankan Protokol Kesehatan dengan Disiplin

April 24, 2020

Presiden Joko Widodo telah mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat terkait penelitian terhadap virus corona atau Covid-19. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara, sangat memengaruhi kecepatan kematian virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori.

“Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, pada Jumat (24/4/2020).

Menurut Presiden kabar tersebut merupakan berita menggembirakan bagi Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu yang panas, udara lembap, dan kaya sinar matahari. Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19 secara disiplin.

“Namun demikian, jangan lupa protokol pencegahan penularan Covid-19 harus terus kita jalankan secara disiplin dengan disiplin yang kuat. Satu, cuci tangan, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat tingkatkan imunitas, tingkatkan daya tahan tubuh,” tandasnya.

News

Pandemi Covid-19, Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik

April 21, 2020

Jakarta – Pemerintah kini menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang membahas soal tindak lanjut pembahasan antisipasi mudik melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/4/2020).

“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Larangan mudik atau melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi para ASN, TNI-Polri, serta pegawai BUMN dan anak perusahaannya sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Kamis, 9 April 2020.

Dalam arahannya di rapat terbatas hari ini, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk segera melakukan persiapan mengenai kebijakan tersebut.

“Saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan,” ucapnya.

Untuk diketahui, keputusan terbaru mengenai larangan mudik ini diambil setelah diperoleh hasil sejumlah kajian dan pendalaman di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, didapatkan data bahwa terdapat 68 persen responden yang menetapkan untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat 24 persen yang bersikeras untuk tetap mudik, dan 7 persen yang telah mudik ke daerah tujuan.

“Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” kata Presiden.

Keputusan larangan mudik ini juga dilakukan setelah pemerintah mulai menggulirkan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah DKI Jakarta yang akan dilanjutkan untuk masyarakat menengah ke bawah di wilayah Bodetabek.

“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian Kartu Prakerja sudah berjalan. Minggu ini juga bansos tunai sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan,” tuturnya.

Sebagaimana disampaikan dalam sejumlah kesempatan, bantuan sosial yang khusus dipersiapkan bagi warga menengah ke bawah di wilayah Jabodetabek disiapkan selain untuk membantu warga yang terdampak Covid-19, juga dimaksudkan agar warga Jabodetabek dapat mengurungkan niatnya untuk mudik ke daerah asal.

News

Presiden Jokowi: Evaluasi dan Perbaiki Pelaksanaan PSBB

April 20, 2020

Jakarta – Pengujian sampel secara masif hingga distribusi bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19 turut dibahas Presiden bersama jajarannya dalam rapat terbatas kali ini

Presiden Joko Widodo meminta evaluasi total terhadap upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19, terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan program-program dan kebijakan selanjutnya.

“Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid-19 ini terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail, kekurangannya apa, dan plus-minusnya apa sehingga bisa kita perbaiki,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/4/2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara kembali menekankan kepada jajarannya di daerah mengenai pentingnya pengujian sampel uji secara masif yang diikuti dengan pelacakan agresif terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien Covid-19 dan melakukan isolasi terhadap orang-orang yang diduga terpapar secara ketat.

“Tiga hal ini yang harusnya sering, terus-menerus, ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” ucapnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengadakan sejumlah alat pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Dengan pengadaan tersebut, Presiden berharap agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.

Sementara itu, Presiden juga meminta evaluasi dan perbaikan terhadap sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kelebihan kapasitas di rumah-rumah sakit rujukan Covid-19.

“Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul. Mana yang sedang dan ringan serta mana yang berat dan memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit,” kata Presiden.

“Saya juga sangat mengapresiasi cara-cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Ini saya kira harus lebih dikembangkan lagi sehingga kontak antara pasien dengan dokter itu bisa dikurangi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden kembali menegaskan soal pentingnya distribusi logistik untuk tetap terlaksana di tengah pandemi ini. Apalagi dalam waktu beberapa hari ke depan masyarakat akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tentunya membutuhkan kecukupan logistik dan stok pangan di tengah masyarakat.

“Pastikan bahwa distribusi logistik dan kelancaran produksi itu betul-betul tidak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup, pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan,” ucapnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dapat segera dimulai dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk tahap awal pada pagi tadi dari gerbang Istana Merdeka, Jakarta, bantuan sosial mulai disalurkan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta untuk selanjutnya turut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat lainnya di wilayah Bodetabek.

“Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan dan cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran,” tandasnya.