BRIEF.ID – Survei New Indonesia menyebutkan tingkat kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat, pada awal tahun 2023.
“Awal tahun 2023 dibuka dengan naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Hasil survei New Indonesia Research & Consulting menunjukkan sebanyak 76,4% publik puas dipimpin Presiden Jokowi. Pada survei sebelumnya Oktober 2022, tingkat kepuasan berada pada angka 75,5%.
Andreas mengatakan, kenaikan tingkat kepuasan publik memberi optimisme bagi pemerintah di tengah ancaman resesi global dan menjelang tahun politik. Tingginya kepuasan publik tidak bisa dilepaskan dari kinerja Pemerintahan
Jokowi periode kedua dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat.
Indonesia sukses menyelenggarakan KTT G20 tahun 2022, di tengah situasi ketegangan akibat perang di Ukraina. Meskipun bukan aktor utama dalam percaturan global, Presiden Jokowi terbukti Indonesia berhasil terlibat dalam upaya mendorong perdamaian dunia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berkunjung langsung ke Kiev, ibu kota Ukraina yang luluh-lantak dihantam serangan Rusia, dan berlanjut dengan ke Moskow untuk menemui Presiden Vladimir Putin.
Hasilnya, Rusia mencabut embargo pangan dan pupuk yang dibutuhkan oleh dunia. Kemudian, kata dia, pada 2023 juga menjadi giliran Indonesia menjadi Ketua ASEAN, memastikan peran strategis pada tingkat kawasan. Selain Ukraina, wilayah Asia Timur juga menjadi titik panas geopolitik dunia, seperti di Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.
“Perang dan situasi pasca-pandemi membuat kekacauan pada rantai pasok global, terutama pangan dan energi. Pada titik itu Indonesia mengambil peran untuk meredam ketegangan serta menjaga ketahanan pangan dan energi,” jelas Andreas.
Meskipun demikian, imbas dari gangguan rantai pasok tetap dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Krisis minyak goreng sempat dialami, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi maupun bersubsidi tak dapat dihindarkan.
“Ekonomi Indonesia dinilai cukup resiliens menghadapi bayang-bayang resesi, tetapi dampaknya akan tetap dirasakan. Keputusan pemerintah mencabut kebijakan PPKM merupakan langkah tepat agar sektor-sektor ekonomi bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Hasilnya, kata Andreas, dari mayoritas publik yang merasa puas, di antaranya sebanyak 7,09% merasa sangat puas. Di sisi lain, menurut dia hanya terdapat 19,8 % responden yang merasa kurang puas, dan 3,8 % menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Sejumlah persoalan dari kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan pada ranah penegakan hukum, aspek legislasi seperti pengesahan RKHUP dan Perppu Cipta Kerja, hingga masalah ekonomi menjadi aspek ketidakpuasan sebagian masyarakat,” kata Andreas.
No Comments