BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kepala daerah memberikan perhatian lebih pada investasi, yang merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023.
Diakuinya, masalah tata ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang masih menjadi persoalan besar bagi investor sehingga harus diselesaikan secepatnya.
“Terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” kata Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Ia menyampaikan, saat ini terdapat dua masalah besar yang berkaitan dengan investasi yang dihadapi daerah, salah satu diantaranya adalah masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Presiden Jokowi, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya.
“Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini,” kata Presiden Jokowi.
Masalah kedua adalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini diganti dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.
“Namanya IMB itu sudah gonta-ganti. Dan, ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata itu cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” ujarnya.
Ia mengatakan, para kepala daerah segera menyelesaikan dua permasalahan tersebut. Apalagi saat ini telah terjadi pemerataan investasi di mana 53% investasi pada tahun 2022 berada di luar Pulau Jawa dan investasi tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun.
“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD segera menyelesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” kata Presiden Jokowi.
