BRIEF.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menghadiri rapat perdana dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Pada pertemuan itu, Rosan secara spesifik membahas mengenai pagu anggaran tahun 2025, realisasi anggaran dan kinerja investasi Triwulan II – 2024, rencana investasi tahun 2025-2029, dan perkembangan layanan perizinan berusaha berbasis sistem OSS.
Ia juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 889,3 miliar untuk tahun anggaran 2025. Penambahan diperlukan agar dapat mencapai realisasi investasi sebesar Rp 1.905,6 triliun, pada tahun 2025.
“Berdasarkan uraian kegiatan Eselon I, karena tidak didukung kegiatan yang cukup hanya untuk kegiatan rutin, maka ini menimbulkan konsekuensi. Tentunya, terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, promosi penanaman modal,” kata dia.
Disebutkan, minimnya pagu anggaran untuk Kementerian Investasi/BKPM akan berdampak signifikan bagi pencapaian investasi sebesar Rp 1.905,6 triliun, pada tahun 2025. Sebab pagu anggaran sebesar Rp 681,9 miliar dikhawatirkan dapat menyebabkan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi, rendahnya realisasi investasi, minimnya pembukaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada pelaku usaha.
“Pagu anggaran dengan besaran itu, juga bisa mengakibatkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja, investasi yang berorientasi ekspor, dan pelayanan kepada pelaku usaha,” kata Rosan.
Ia mengatakan, seluruh jajaran Kementerian Investasi/BKPM akan bekerja keras untuk memastikan target investasi tahun 2024 dapat tercapai.
“Fokus utamanya adalah mendorong arus masuk investasi berkualitas, yang tidak hanya mendukung pengembangan sumber daya manusia, juga investasi berorientasi ekspor,” kata dia.
